Jakarta,ruangenergi.com– Pemerintah diminta untuk melakukan sosialisasi atas penetapan Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi “Lemigas” Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) ditunjuk sebagai pengelola Badan Layanan Umum (BLU) Batubara.
Seluruh pelaku usaha diundang guna mendapatkan masukan yang konstruktif terkait beberapa hal yang krusial seperti,misalnya, penetapan formula harga batubara, skema dan mekanisme tarif pungutan ekspor, penyaluran dan kompensasi pungutan domestic market obligation (DMO), dan lain sebagainya.
Selain itu, kondisi disparitas yang signifikan antara HPB/HBA dgn harga jual batubara (indeks ICI) juga perlu menjadi perhatian.
“Sebelum BLU diresmikan harapan kami agar pemerintah segera melakukan sosialisasi dgn mengundang pelaku usaha guna mendapatkan masukan yg konstruktif terkait beberapa hal hal yg krusial seperti misalnya penetapan formula, skema dan mekanisme tarif pungutan ekspor, penyaluran kompensasi pungutan DMO, dll.Selain itu, kondisi disparitas yang signifikan antara HPB/HBA dgn harga jual batubara (indeks ICI) juga perlu menjadi perhatian,” kata Direktur Executive Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia dalam bincang santai bersama ruangenergi.com beberapa waktu lalu,di Jakarta.
Hendra mengaku dirinya belum menerima pemberitahuan penetapan Lemigas sebagai BLU Batubara.
Dalam catatan ruangenergi.com, Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi “Lemigas” Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dipastikan akan ditunjuk memimpin Badan Layanan Umum (BLU) Batubara.
Sinyalemen positif disampaikan oleh Asisten Deputi Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Tubagus Nugraha,dalam bincang santai virtual bersama ruangenergi.com,Jumat (14/10/2022) di Jakarta.
“Demikian arahnya, Lemigas akan ditunjuk sebagai BLU Batubara.Akan ada penyesuaian. Tupoksi (tugas pokok dan fungsi) disesuaikan. Ada perubahan. Sedang disiapkan. Permen (peraturan menteri) tentang OTK (organisasi tata kelola) Lemigas akan direvisi,” kata Tubagus Nugraha.
Dalam sebuah diskusi FGD BLU Batu Bara, Rabu (12/10/2022), Tubagus Nugraha menyampaikan saat ini pembahasan payung hukum BLU batu bara yang berbentuk Peraturan Presiden (Perpres) sedang dilakukan antar kementerian dan lembaga.
“Kami sedang membahas itu, pembahasan antar kementerian sudah dijalankan, dan harapannya mungkin dalam beberapa bulan-bulan dekat ini rancangan Perpres-nya sudah bisa masuk ke proses pengesahan,” ujar Tubagus.
“Kalau misalkan di ujung (tahun) ini saya kira agak susah, tapi kami proses terus pembahasannya. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama,” ujar Tubagus.
