Pemerintah Optimistis Harga Minyak di Akan Stabil Tahun Depan
Jakarta, Ruangenergi.com – Di tengah kondisi harga minyak yang tengah melemah, kebanyakan investor hanya wait and see menunggu kepastian harga kembali normal.
Terlebih lagi pendemi Covid-19 tak kunjung berakhir. Untuk itu, Satuan Kerja Khusus Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) telah menyiapkan berbagai langkah agar investor investor tertarik untuk berinvestasi.
“Memang harga minyak sekarang berkisar diangka US$ 42 per barel, dulu kita target referensinya US$ 50 per barel. Tetapi analisa yang dilakukan oleh SKK Migas memiliki referensi sekitar US$ 60 per barel sebab, project ini baru akan onstream di tahun 2027 mendatang,” kata Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto, saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta (04/08).
“Kemungkinan kami akan mereview kembali dari sisi harga tersebut. Analisa yang kami buat berdasarkan referensi dari harga minyak dunia (Brent Crude, WTI Crude, Natural, dan lain sebagainya),” sambung Dwi.
Ia menambahkan, SKK Migas harus smart melihat berbagai problem yang ada untuk dijadikan sebagai peluang.
“Analisa kami kemungkinan tahun depan mulai ada recovery, harga minyak mulai masuk diangka US$ 47 -50 per barel, dan untuk menuju ke US$ 60 per barel cukup memungkinkan. So far, lapangan migas Abadi Masela sebagaimana disebut oleh kedua pemimpin negara (Indonesia-Jepang) ini is not only project-nya Maluku, melainkan project-nya bangsa Indonesia dan Jepang, karena Inpex Masela sendiri lahir di Indonesia,” tuturnya.
Dwi menegaskan yang saat ini dilakukan SKK Migas yakni mempercepat perijinan, kemudian memudahkan berbagai hal, dan berusaha menyelesaikan masalah yang dihadapi pada saat proyek ini sedang dijalankan.
Terkait pembebasan lahan, kata Dwi, diperlukan proses untuk melakukan pengurusan Analisis Dampak dan Lingkungan (Amdal). Hal tersebut dilakukan agar dapat izin AMDAL dari Kementerian Lingkungan dan Kehutanan (KLHK).
Untuk itu, Inpex Corporation sebagai operator Blok Masela harus lebih dulu melakukan survei untuk membuat kerangka Amdal. Akan tetapi, karena adanya pandemi Covid-19, proses survei ini menjadi tersendat alias mundur.
Ia mengatakan, Inpex sendiri menegaskan bahwa tahap lanjutan kegiatan survei bisa dilakukan pada semester II tahun ini. Total kebutuhan lahan proyek Masela sendiri sekitar 1.500 hektar. Tender untuk pengerjaan Front End Engineering Design (FEED) juga sudah dilakukan.
“Kami dapat update dari Inpex, survei bisa dilanjutkan di semester II, terutama survei data musim penghujan. Setelah persetujuan Amdal baru hal-hal lain terkait pembebasan lahan dan sebagainya, ini prasyarat bagi investor, bangun di daerah itu Amdalnya oke,” papar Dwi
Tambahan, pekerjaan pembebasan lahan ini tentu tidak lepas dari keputusan pemerintah yang merubah skema pengembangan gas blok Masela dari offshore atau dengan membangun fasilitas pengolahan gas di laut menjadi di darat atau onshore.
Ia mengungkapkan, pada September 2015, Inpex mengajukan revisi rencana pengembangan atau Plan of Dvelopment (PoD) yang isinya terdapat peningkatan kapasitas produksi lebih besar dari 7,5 metrik ton per annum (MTPA) LNG. “Kemelut sempat terjadi karena ada usulan untuk mengubah skema pengembangan dari semula dilakukan melalui pengembangan di laut menjadi di darat,” katanya.
Sementara, lanjutnya, pada 2016 Presiden Joko Widodo akhirnya memutuskan fasilitas produksi dan kilang LNG dibangun di darat. Pemerintah akhirnya juga memberikan persetujuan kepada Inpex untuk melakukan kajian pembangunan fasilitas dengan kapasitas 9,5 MTPA LNG dan 150 juta kaki kubik per hari (mmscfd) gas pipa.
“Lokasi kilang LNG dan pengolahan gas Masela ditetapkan di wilayah Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku. Lokasi tersebut dinilai paling efisien dan cocok untuk dijadikan lokasi pembangunan kilang LNG yang ditargetkan bisa menimbulkan multiplier effect lebih besar,” tukas Dwi.
Secara bersamaan, Gubernur Maluku, Murad Ismail, mengatakan, Maluku sangat banyak sekali sumber daya alam yang dapat dikembangkan. Jumlahnya luar biasa, salah satunya yakni Blok Masela.
“Ini salah satu proyek nasional yang cukup besar yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Kala itu, Presiden juga meminta agar dapat menyerap atau memberdayakan tenaga kerja lokal. Sebagai Pemda tidak ada kata lain, kita harus mensupport proyek yang akan dibangun oleh Inpex Masela,” ungkap Murad.
Ia mengaku, pihaknya sudah menyerahkan satu pulau yang berlokasi di Maluku kepada Inpex dan SKK Migas, untuk dijadikan
“Saya kemarin telah menyerahkan satu pulau, yang hanya dihuni oleh sekitar dua keluarga dan secara langsung kita bebaskan. Namanya Pulau Nustual, dan sudah kita serahkan kepada SKK Migas dan Inpex Masela,” jelasnya.
Ia menjelaskan, kalau untuk spot lahan jangan pernah ragukan, dan jangan pernah bimbang sikap Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dan Kabupaten,
Murad menyebut, tugas seorang Kepala Daerah itu yang pertama harus mampu menuntaskan kemiskinan.
Kedua dapat mensejahterakan masyarakatnya, dan plus satunya harus mampu menjaga dan mempertanggungjawabkan sumber daya alamnya agar dapat dimanfaatkan oleh generasi sekarang dan generasi yang akan datang.
“Jadi, anak cucu kita harus merasakan apa yang sekarang kita rasakan. Tidak ada kata lain, Pemerintah Daerah harus mensupport ini agar bisa berjalan dengan sebaik-baiknya,” urainya.
Dikatakan olehnya, saat ini Pemprov Maluku hanya tinggal menunggu inisiatif dari Inpex Masela, untuk mengeksekusi pembebasan lahan.
Dia menjanjikan jajaran Pemprov dibawah koordinasinya akan langsung turun tangan melakukan pembebasan lahan.
“Pengadaan lahan tergantung dari Inpex, mau selesaikan kapan. Kami tunggu saja, enggak mungkin selesai kalau tidak ada dorongan dari Inpex. Karena semua izin lahan di atas 5 hektar adalah kewenangan gubernur, maka nanti saya akan bantu dan diskusi dengan bupati,” imbuhnya.
Diakui olehnya, bahwa persoalan lahan di Blok Masela bisa dikatakan tidaklah mudah, lantaran sejak awal rencana pengembangan Blok Masela sudah banyak warga dan oknum yang menempati lahan yang diperkirakan menjadi lokasi pembangunan fasilitas dan proyek Masela.
Solusi untuk mengganti tanah pun tetap jadi jalan utama. Murad mengingatkan berbagai pihak yang telah menempati lahan bahwa penggantian akan dilakukan melalui perhitungan yang wajar.
“Masalah lahan akan kami selesaikan sebaik-baiknya. Akan kami jajaki dan fasilitasi agar tidak menghambat pembangunan kedepan, boleh ganti rugi atau semacamnya tapi yang wajar, akan kami fasilitasi,” tandas Murad.
