Pekanbaru, Riau, ruangenergi.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Unit Dumai kembali membahas perkembangan pengadaan lahan bufferzone di Kota Dumai. Rapat yang digelar di Ruang Rapat Sekda Kantor Gubernur Riau, Senin (25/8/2025), kali ini menyoroti kawasan RT 02, Kelurahan Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur.
Area Manager Communication, Relations & CSR PT KPI Unit Dumai, Agustiawan, menjelaskan adanya perubahan keputusan terkait status wilayah tersebut. “Awalnya RT 02 masuk sebagai kawasan terdampak. Namun setelah kajian FERA (Fire and Explosion Risk Assessment) dilakukan, diputuskan kawasan itu tidak lagi masuk kategori terdampak,” ungkapnya.
Menurut Agustiawan, perubahan ini telah disosialisasikan kepada masyarakat dengan pendekatan humanis. “Kami sudah melakukan komunikasi langsung dengan warga. Jika tetap memasukkan RT 02 sebagai kawasan terdampak, justru berisiko menimbulkan temuan audit di kemudian hari. Karena itu, keputusan harus mengikuti kajian resmi dan hukum yang berlaku,” jelasnya seperti dikutip dari mediacenter Pemprov Riau.
Aspirasi Warga Tetap Didengar
Meski demikian, Agustiawan menegaskan KPI tidak menutup mata terhadap keresahan warga yang berada di lingkar terdekat bufferzone. “Kami memahami aspirasi masyarakat yang berada di ring 1. Namun perusahaan juga harus mempertimbangkan aspek regulasi dan keselamatan secara menyeluruh,” ujarnya.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Riau, M. Job Kurniawan, menegaskan pentingnya keseimbangan dalam pengambilan keputusan. “Masyarakat punya hak menyampaikan aspirasinya. Pemprov ingin memastikan mereka benar-benar aman dan percaya bahwa tidak ada risiko di masa depan,” kata Job.
Ia menekankan, PT KPI harus memastikan jaminan keselamatan bagi warga yang sebelumnya sempat masuk dalam kawasan terdampak. “Kami berharap KPI benar-benar bisa menjamin warga RT 02 merasa aman, meski secara kajian sudah dinyatakan tidak terdampak,” tegasnya.
Antara Kajian Teknis dan Ketenangan Sosial
Rapat ini menjadi momentum penting untuk mempertemukan hasil kajian teknis dengan suara masyarakat. Pemprov Riau menekankan bahwa aspirasi warga tetap menjadi bagian krusial dalam pengambilan keputusan, sementara KPI berkomitmen menjalankan proyek sesuai regulasi dan hasil kajian risiko.
Dengan adanya komunikasi dua arah, diharapkan proses penataan bufferzone di Dumai dapat berjalan lebih transparan, adil, dan tetap mengutamakan keselamatan warga sekitar kilang.
