Jakarta, Ruangenergi.com – Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan, mengungkapkan bahwa Indonesia harus tetap waspada atas krisis energi yang terjadi di beberapa negara. Pasalnya, saat ini Indonesia merupakan negara net importir Bahan Bakar Minyak (BBM).
“Terkait dengan dampak krisis energi yang melanda beberapa negara memang kita harus tetap waspada. Hal ini karena Indonesia saat ini adalah net importir untuk BBM,” terang Mamit saat dihubungi Ruangenergi.com, (01/11).
Menurutnya, dengan demand yang sedang naik, ketersediaan produk maupun minyak mentah di pasaran menjadi terbatas ditengah harga yang sedang naik saat ini.
“Disisi lain, konsumsi BBM kita terus naik seiring dengan mulai bangkitnya ekonomi nasional. Konsumsi kita sudah mendekati 1.3 juta BOPD dengan lifting minyak sebesar 660.000 BOPD maka kita harus impor 600.000-700.000 BOPD baik minyak mentah maupun produk,” tuturnya.
Belum lagi, katanya, kenaikan CPO (Crude Palm Oil) sepanjang 2021 yang sudah mencapai 75% jika dibandingkan 2020 menjadi tantangan dalam program biodiesel yang sedang berjalan saat ini.
“Kenaikan CPO berdampak terhadap kenaikan FAME yang merupakan bahan utama program biodiesel ini,” urainya.
Sementara, di sektor kelistrikan, Mamit mengatakan, saat ini harga batubara sedang berada di level teratas hingga menyentuh angka US$ 200 per ton. Untuk itu, dirinya meminta agar pemerintah dapat menjamin ketersediaan batubara untuk bahan baku Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) milik PT PLN (Persero).
“Ditengah harga batubara yang meroket dan disparitas harga yang tinggi antara DMO (Domestic Market Obligation) untuk PLN dengan harga pasar ada kemungkinan PLN terganggu pasokan batubaranya. Jika terganggu maka bisa menyebabkan pasokan listrik terganggu ditengah pembangkit milik PLN berbahan bakar batubara,” beber Mamit.
Selain itu, terang Mamit, bujukan dari pengusaha batubara untuk adanya penyesuaian harga DMO PLN bisa membuat kenaikan BPP per kwh jika pemerintah menyetujui kenaikan harga.
“Semoga, pengusaha batubara masih ada semangat Merah Putih dengan tetap menjaga pasokan batubara bagi PLN dan tidak meminta penyesuaian harga DMO PLN,” harapnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, berpesan dampak krisis energi yang terjadi di berbagai negara agar tidak terjadi di Indonesia.
Di mana, krisis energi ini terjadi karena permintaan energi yang tinggi tapi tidak diimbangi oleh pasokan yang ada.
Dalam keterangan pers pertemuan G20, Sri Mulyani mengatakan, pemulihan ekonomi dunia tidak hanya terancam oleh sebaran vaksinasi yang tidak merata. Namun, pemulihan ini terancam oleh inflasi yang tinggi dipicu oleh kenaikan harga energi, serta adanya gangguan pasokan (disruption supply).
“Ini terjadi di negara-negara yang pemulihannya sangat cepat namun kemudian muncul komplikasi dalam bentuk kenaikan harga energi dan supply disruption,” terangnya.
Menurutnya, kenaikan harga energi terjadi karena investasi merosot saat pandemi Covid-19, terutama pada energi yang tidak terbarukan. Selian itu, pemulihan ekonomi dan masuknya musim dingin mendorong permintaan energi yang cukup tinggi.
“Sehingga hal ini mendorong inflasi yang tinggi di berbagai negara. Ini menjadi ancaman pemulihan ekonomi global,” imbuh Sri Mulyani.
Lebih jauh dia menjelaskan, dirinya meminta Indonesia perlu waspada terhadap dampak dari masalah pasokan dan kenaikan harga energi tersebut.
“Indonesia perlu juga tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya hal tersebut,” tutupnya.
