Jakarta, Ruangenergi.com – Komisi VII DPR RI mendorong PT Perusahaan Listrik Negara (PLN/Persero) agar melakukan kontrak pembelian jangka panjang dalam memenuhi kebutuhan pasokan batubaranya.
Hal tersebut dikatakan oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi VII DPR dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Mineral Air dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT PLN, (15/11).
Maman menambahkan, Komisi VII DPR juga meminta PLN untuk melakukan pembelian batubara secara langsung ke pemilik tambang tanpa harus melalui trader.
“Selanjutnya, Komisi VII DPR RI mendesak Dirjen Minerba Kementerian ESDM dan PT PLN untuk melakukan evaluasi terhadap perusahaan pertambangan yang tidak berkomitmen dalam memenuhi kewajiban DMO (Domestic Market Obligation) termasuk melakukan pembenahan sistem trading batubara,” ungkap Maman.
Selain itu, Komisi VII DPR RI mendorong Dirjen Minerba Kementerian ESDM untuk memberikan apresiasi. Adapun, apresiasi tersebut berupa reward kepada setiap perusahaan yang telah memenuhi kebutuhan batubara PLN melebihi kewajiban DMO yang ditetapkan pemerintah.
Lebih jauh, Maman mengungkapkan bahwa Komisi VII DPR RI bersama Dirjen Minerba KESDM dan PT PLN menyepakati bahwa agenda RDP yang diselenggarakan pada hari ini akan dilakukan pendalaman lebih lanjut dalam Panitia Kerja Peningkatan Pendapatan Negara (PPN) sektor ESDM dan Perindustrian.
“Komisi VII DPR RI meminta Dirjen Minerba Kementerian ESDM dan Dirut PT PLN untuk menyampaikan jawaban tertulis atas seluruh pertanyaan yang disampaikan oleh Anggota Komisi VII DPR RI dan disampaikan paling lambat pada tanggal 22 November 2021 mendatang,” tutup Maman.
Apresiasi PNBP Sektor Minerba
Sementara, Anggota Komisi VII DPR RI, Ratna Juwita Sari, menyampaikan apresiasi kepada Ditjen Minerba, Kementerian ESDM, karena telah menyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang signifikan. Dengan jumlah yang melebihi target yang ditetapkan.
“Saya ingin sampaikan apresiasi terkait pencapaian PNBP Minerba yang sampai Oktober ini sudah mencapai 127% dari target tahun ini,” kata Ratna.
Sebelumnya pemerintah menargetkan PNBP Minerba tahun 2021 senilai Rp 39,1 triliun, namun sampai dengan akhir Oktober tahun ini realisasinya mencapai Rp 49,67 triliun. Bahkan sampai akhir tahun ini realisasi PNBP Minerba diklaim mampu mencapai 150% dari target awal tersebut.
Menurutnya, target tersebut selaras dengan tujuan utama pasca Pandemi Covid-19. Di mana pemerintah ingin ekonomi mengalami rebound dari posisi yang sempat merunduk selama pandemi menghantam kehidupan masyarakat.
Di tengah apresiasi itu, Ratna juga menyoroti kewajiban suplai batubara DMO oleh perusahaan pertambangan. Menurut data yang disajikan Kementerian ESDM ada 85 perusahaan yang memenuhi DMO di level 25%, namun yang paling banyak 489 perusahaan level DMO kurang dari 15%.
