Jakarta, Ruangenergi.com – Anggota Komisi VII DPR-RI, Dyah Roro Esti, meminta agar PT Pertamina (Persero) untuk lebih meningkatkan pengawasan sistem penyaluran LPG Tabung 3 Kg bersubsidi.
Hal tersebut, karena masyarakat sering mengeluhkan terkait kelangkaan kuota gas 3 Kg lantaran jatah masyarakat yang membutuhkan menjadi semakin berkurang.
“Lalu kemudian perlu diperiksa ulang apakah LPG 3 kilogram itu tepat sasaran atau tidak, karena banyak sekali yang disalahgunakan. Biasanya LPG 3 Kg dioplos dengan yang 12 kilogram lalu dijual dengan harga nonsubsidi,” jelas Roro, dalam Radapt Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII dengan PT Pertamina di Ruang Sidang Komisi VII, (31/05).
Senanda dengannya, Anggota Komisi VII DPR RI Syaikhul Islam, juga meminta Pertamina untuk meningkatkan pengawasan program subsidi LPG 3 Kg melalui sistem digitalisasi.
Menurutnya, setiap tahun terjadi persoalan penyaluran subsidi gas tersebut yang tak kunjung selesai, seperti pengoplosan hingga kelangkaan kuota.
“Kita mau membantu Pertamina untuk mengawasi itu. Jumlahnya (subsidi LPG dan BBM) besar ini, sampai Rp70 triliun. Maka, saya selalu menekankan ini zaman digital. Tolong kalau Pertamina masuk 500 besar perusahaan terbaik di dunia masuk ke digitalisasi penyaluran digital 3 kilo tersebut,” terang Syaikhul.
Sebagaimana diketahui, marak terjadi kasus pengoplosan gas LPG subsidi 3 kilogram dengan gas LPG nonsubsidi 12 kilogram di masyarakat. Tentunya, hal ini sangat berdampak pada kerugian negara maupun masyarakat.
Selain itu, ia juga mengatakan, gas subsidi LPG 3 Kg yang dioplos tersebut dipindahkan ke gas LPG 12 Kg yang dijual dengan harga nonsubsidi.
Sebagai informasi, dalam RDP antara Komisi VII DPR-RI dengan Dirut PT Pertamina, salah kesimpulan yakni menyepakati bahwa Komisi VII DPR RI mendesak Dirut PT Pertamina untuk segera meningkatkan pengawasan dan mengevaluasi implementasi program LPG tabung 3 Kg. Sehingga, pendistribusian LPG menjadi lebih tepat sasaran kepada masyarakat dan usaha mikro yang membutuhkan.
