Jakarta, Ruangenergi.com – Guna mempermudah akses bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi nelayan di Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan PT Pertamina Patra Niaga yang tertuang dalam penandatangan kesepakatan bersama antara KKP dan Kementerian BUMN serta perjanjian kerja sama antara Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Pertamina Patra Niaga di Gedung KKP, Jakarta, Kamis (02/2/2023).
“Saya terima kasih kepada Dirut Pertamina, lalu Patra Niaga yang men-‘support’ untuk ketersediaan BBM. Tadi saya sudah sampaikan ke Bapak Menteri (BUMN) juga sebenarnya yang paling penting tersedianya BBM di sentra-sentra yang sudah kami siapkan,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono usai penandatanganan kesepakatan tersebut.
Menurut Trenggono, kebutuhan BBM untuk nelayan di Indonesia mencapai 3,4 juta kiloliter per tahun. Pihaknya juga telah membuat enam zona penangkapan di Indonesia agar penyaluran BBM tersebut tepat sasaran.
“Kami sudah membuat zona, jadi ada zona 1 sampai zona 6 sekarang kami klaster, zona itu kami klaster lalu kemudian pelabuhannya juga sudah kami tentukan di setiap zona itu maksimal ada lima pelabuhan. Jadi, kapal penangkap ikan yang sifatnya perusahaan tidak boleh dia mendaratkan ikannya di luar zona yang sudah diizinkan,” ujar Trenggono.
Dengan adanya zona tersebut, kata dia, juga akan memudahkan kontrol terhadap penyaluran BBM tersebut.
“Ini lebih mudah bagi pak Menteri BUMN dan Bu Nicke (Widyawati) atau Pertamina untuk juga kemudian bisa konsentrasi di spot-spot itu tadi. Kalau sekarang yang terjadi itu lintas, jadi dari sini menangkap di Aceh, dari Jakarta menangkap di Arafura ini yang akhirnya pemborosan luar biasa. Jadi, dengan klaster tadi kanu akan bisa kontrol bahwa di lokasi itu lima pendaratan itu ada bahan bakar apa tidak, itu bisa dimonitor,” paparnya.
Lebih jauh ia mengatakan, KKP memiliki lima program ekonomi biru yang dapat juga disinergikan dengan lini usaha BUMN lainnya. Lima program itu meliputi perluasan target kawasan konservasi perairan, penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pembangunan perikanan budidaya ramah lingkungan, pengelolaan berkelanjutan pesisir dan pulau-pulau kecil serta penanganan sampah plastik di laut melalui Program Bulan Cinta Laut.
“Kerja sama itu sekaligus untuk mendukung implementasi kebijakan ekonomi biru untuk keberlangsungan ekologi, ekonomi dan keadilan sosial bagi nelayan dan pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan dan juga upaya untuk meningkatkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan melalui dukungan BUMN,” pungkasnya.
Sementara Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa kolaborasi antar kementerian ini sangat penting untuk kesejahteraan rakyat.
“Bahwa penting sekali kolaborasi antara kementerian untuk memastikan keberlanjutan dalam melakukan perubahan demi kesejahteraan rakyat Indonesia karena memang dunia berubah. Kalau kita tidak berubah ya tentu ini yang akan menjadi problem untuk kita di masa depan,” kata Erick.
Selain itu, kata Erick, kerja sama itu juga dilakukan dalam rangka mendukung program ekonomi biru KKP.
“Kenapa saya juga hadir di sini, sesuai diskusi dengan Pak Trenggono beberapa minggu lalu mendukung apa yang sudah dilakukan Pak Trenggono dan jajarannya mengenai peta biru yang namanya ‘blue economy’. Tentu kami BUMN ini menjadi ‘supporting’ banyak kementerian dan kami harus memaksimalkan potensi daripada industrialisasi pangan kita terutama untuk hari ini di laut yang belum mencapai potensi maksimal,” tutup Erick.(SF)
