Jakarta, Ruangenergi.com – PT Pertamina (Persero) saat ini masih menguji coba pembelian elpiji 3 kilogram (kg) di lima kecamatan melalui sub penyalur atau pangkalan resmi dengan menggunakan kartu tanda penduduk (KTP).
Hal ini disampaikan Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (16/1/2023). “Saat ini, kami masih melakukan uji coba di lima kecamatan,” kata Irto.
Lima kecamatan tersebut yakni Kecamatan Cipondoh di Kota Tangerang, Provinsi Banten; Kecamatan Ciputat di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten; Kecamatan Ngaliyan di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah; Kecamatan Batu Ampar di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau; dan Kecamatan Mataram di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
“Uji coba itu dilakukan agar penyaluran barang subsidi lebih akurat dan tepat sasaran,” ucapnya.
Dalam uji coba itu, kata Irto, data pembeli melalui KTP akan dicocokkan dengan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dari pemerintah.
“Itu pun yang dilakukan adalah pencocokan data antara data pembeli dengan data P3KE dari pemerintah. Nanti baru akan kami evaluasi titik verifikasinya,” ujar Irto.
Ia mengatakan Pertamina bakal mengevaluasi uji coba di lima kecamatan tersebut sebelum pemerintah mengeluarkan aturan resmi.
“Prinsipnya baru dilaksanakan ini dan ‘so far’ di lima kecamatan tersebut masih berjalan proses uji cobanya. Nanti akan kami evaluasi dulu sebelum regulator mengeluarkan aturan resminya,” ujar Irto.
Terpisah, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut menyampaikan sekitar 20 pangkalan resmi gas elpiji 3 kg di Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Kepulauan Riau juga melakukan uji coba pembelian dengan menggunakan KTP.
Area Manager Communication, Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Susanto August Satria mengatakan, pangkalan resmi gas elpiji 3 kg yang telah menerapkan uji coba tersebut akan melakukan pendataan NIK secara digital melalui sistem yang sudah ditetapkan oleh Pertamina.
Menurutnya, dengan melakukan pendataan secara digital akan lebih memudahkan dan mempercepat dalam menyelaraskan dengan data yang dimiliki pemerintah pusat terkait data masyarakat miskin.
“Dengan adanya uji coba ini, dengan adanya pencatatan NIK secara digital kita jadi tahu konsumen mana yang benar-benar warga miskin dan tidak. Jadi data ini bisa diselaraskan dengan yang ada di pemerintah pusat. Nanti akan lebih mudah mengambil kebijakan selanjutnya,” papar Satria.
Kata dia, dalam pembelian gas elpiji 3 kg di pangkalan resmi juga menggunakan atau menunjukkan KTP, namun pendataan yang dilakukan masih dalam bentuk manual atau belum secara digital.
“Sejatinya beli gas elpiji 3 kg ke pangkalan itu juga menunjukkan KTP, tapi input NIK-nya masih manual di logbook. Sekarang sudah digital dan lebih mudah untuk dikembangkan,” ujar Satria.
Terkait target penerapan uji coba tersebut, Satria menambahkan pihaknya masih akan terus melakukan pemantauan secara berkala dan bertahap dengan melihat pelaksanaan di pangkalan resmi yang ada di Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam
“Target uji coba, yang pasti Kecamatan Batu Ampar ada 50 pangkalan dan sekarang masih bertahap, kita masih tunggu selanjutnya. Yang jelas dengan uji coba ini akan mengetahui data pembeli. Sekarang yang berjalan sekitar 20-an pangkalan, nanti akan ditambah di beberapa wilayah lagi,” pungkasnya.(SF)
