Perubahan Iklim Dapat Meningkatkan Resiko Bencana Hidrometeorologi

Jakarta, ruangenergi.com- Direktur Aneka Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Andriah Feby Misna mengatakan perubahan iklim dapat meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi yang saat ini menyumbang 80% dari total bencana di Indonesia.

“Dampak perubahan iklim lain diantaranya, kelangkaan air, kerusakan ekosistem daratan maupun laut, penurunan kualitas kesehatan, dan kelangkaan pangan,” jelasnya.

Indonesia, sambungnya, merupakan negara kepulauan yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Data BMKG 2020 menyebutkan, sejak tahun 1981-2018, Indonesia mengalami tren peningkatan suhu sekitar 0,03°C per tahun. Selain itu, data Bappenas menyebutkan, Indonesia mengalami kenaikan permukaan air laut sebesar 0,8-1,2 cm per tahun, sementara sekitar 65% penduduknya tinggal di wilayah pesisir.

”Komitment sektor energi adalah mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 358 – 446 juta ton CO2 pada tahun 2030, melalui pengembangan energi terbarukan, penerapan efisiensi energi dan konservasi energi, serta penerapan teknologi energi bersih,” papar Feby.

Andriah Feby Misna juga menyoroti potensi dan pemanfataan EBT di Indonesia. Dia mengatakan, Indonesia memiliki potensi EBT besar, tersebar, dan beragam, untuk mendukung ketahanan energi nasional dan pencapaian target bauran EBT.

“Saat ini telah dimanfaatkan 0,3% dari total potensi sehingga peluang pengembangan EBT sangat terbuka, terlebih didukung isu lingkungan, perubahan Iklim, dan peningkatan konsumsi listrik per kapita,” ujarnya.

Sebagai catatan penting, Feby mengingatkan bahwa penyediaan energi di Indonesia hingga saat ini masih didominasi oleh energi fosil yang mencapai 86,83% dari bauran energi primer nasional pada tahun 2023.

Sementara Dewan Pakar METI Zainal Arifin mengungkapkan, penggunaan geothermal tidak seperti energi surya atau angin. Menurutnya, geothermal energy memang handal karena bisa digunakan 24 jam tanpa hambatan namun jika malam masih memerlukan pembangkit lain yang bisa mengikuti beban.

Selain itu, data PLN menyebutkan affordability (keterjangkauan harga) geothermal energy terbilang masih mahal.

“Pemicunya kepastian hasil saat ekplorasi. Meski kita sudah mengucurkan dana hingga puluhan miliar untuk drilling (ngebor) belum tentu menghasilkan geothermal. Untuk sektor migas, terdapat cost recovery sebagai antisipasi kegagalan eksplorasi, tapi di geothermal nggak ada. Pertanyaannya, siapa yang mau gambling eksplorasi geothermal energy,” ungkapnya.

Sementara Kepala Divisi Komersialisasi Minyak dan Gas Bumi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rayendra Sidik memastikan, pihaknya  terus berupaya agar operasional pengeboran oleh para kontraktor mampu mengurangi carbon (carbon reduction).

Saat ini telah banyak inisiatif pengurangan karbon yang dilakukan kontraktor SKK Migas di lapangan migas. Beberapa kontraktor terutama asing, seperti Pertamina sangat aktif melakukan reduction carbon, zero flaring, dan pengurangan flare.

“Kemudian, carbon capture yang jadi salah satu pilot project sekarang ini. Kita capture dari operasional mereka, lalu masukan ke storage dan reservoir-reservoir yang sudah kosong,” kata Rayendra Sidik.

Rayendra bilang, memang kalau dari nature yang dilakukan SKK Migas adalah persiapan transisi energi dari migas ke energi terbarukan. Secara kebetulan, pihaknya menemukan banyak cadangan gas baru.

“Di situlah porsi kita mendukung transisi sampai siap seratus persen menggunakan energi terbarukan,” pungkas Rayendra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *