Jakarta Pusat, Jakarta, ruangenergi.com— PT PGN LNG Indonesia (PLI) menegaskan kesiapan operasional FSRU Lampung dengan target regasifikasi 30 kargo LNG sepanjang 2026. Target ini meningkat dibanding realisasi 2025 yang mencapai 23 kargo, sekaligus mencerminkan peran strategis LNG dalam menjaga keandalan pasokan gas nasional.
Komitmen tersebut ditandai dengan pelaksanaan Ship-to-Ship Transfer (STS) perdana di FSRU Lampung pada awal 2026.
Pada kegiatan ini, kargo LNG berkapasitas sekitar 140.500 meter kubik dikirim dari Terminal LNG Donggi Senoro, Sulawesi Tengah, ke FSRU Lampung dan diproses sesuai standar keselamatan internasional.
Direktur Utama PGN LNG, Nofrizal, menyampaikan bahwa peningkatan volume regasifikasi menjadi respons atas kebutuhan gas yang terus tumbuh, khususnya dari sektor pembangkit listrik dan industri di Jawa Bagian Barat dan Sumatera.
“FSRU Lampung kami siapkan untuk menerima 30 kargo LNG di 2026. Fokus kami bukan hanya pada volume, tetapi pada keandalan operasi agar pasokan gas ke pembangkit dan industri tetap terjaga,” ujarnya.
FSRU Lampung memiliki kapasitas penyimpanan LNG sebesar 170.000 meter kubik dengan kemampuan regasifikasi hingga 240 MMSCFD. Infrastruktur ini menjadi simpul penting dalam sistem pasokan gas nasional, terutama sebagai penyeimbang penurunan produksi gas pipa dari lapangan-lapangan mature di wilayah barat Indonesia.
Melalui pengelolaan FSRU Lampung, PGN LNG berperan sebagai buffer pasokan gas sekaligus instrumen fleksibilitas energi, memungkinkan optimalisasi pasokan LNG domestik dari Donggi Senoro untuk memenuhi kebutuhan regional.
Sebagai bagian dari Subholding Gas Pertamina, PGN LNG menempatkan LNG sebagai energi transisi yang krusial dalam bauran energi nasional. Gas bumi dipandang sebagai solusi jangka menengah untuk menekan emisi, menjaga keandalan sistem kelistrikan, dan mendukung agenda transisi energi menuju Net Zero Emission 2060.
Dengan target regasifikasi yang lebih agresif di 2026, PGN LNG memperkuat posisinya sebagai operator kunci infrastruktur LNG hilir, sekaligus mitra strategis pemerintah dalam menjaga ketahanan dan keberlanjutan energi nasional.
