Jakarta, ruangenergi.com — PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) menegaskan komitmennya memperkuat pengembangan bioenergi sebagai bagian dari strategi transisi energi dan pengurangan emisi dari PLTU. Komitmen ini disampaikan dalam Workshop “Energi Terbarukan sebagai Sumber Energi Ramah Lingkungan: Potensi, Tantangan, dan Strategi Pengembangannya” yang diselenggarakan di BA Center di Jakarta.
Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Monitoring dan Evaluasi Infrastruktur Migas, Anggawira, menyatakan bahwa akselerasi bioenergi harus selaras dengan arah kebijakan energi Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam memperkuat ketahanan energi dan menyediakan listrik terjangkau bagi masyarakat. Ia menyoroti ketimpangan harga komoditas dan insentif yang belum cukup menarik untuk mendorong sektor biomassa maupun bioenergi.
“Kita melihat delapan tahun harga batubara tidak naik, sementara biaya produksi terus meningkat. Ini menimbulkan kontradiksi bagi pelaku usaha di sektor pasokan energi,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pengembangan bioenergi mesti mendapat perhatian lebih serius karena potensinya besar dan dapat memperkuat rantai pasok energi nasional. Ia juga menyoroti bahwa biomassa belum menjadi critical performance indicator (CPI) bagi seluruh subholding PLN Group, sehingga adopsinya masih terbatas.
“Jika biomassa menjadi CPI dan harga lebih kompetitif, ini bisa sangat membantu para pemasok khususnya UMKM, kalau tidak jadi CPI, otomatis tidak ada kewajiban untuk menyerap biomassa. Padahal kalau bioenergi diberi insentif harga, misalnya dinaikkan sedikit, ini bisa lebih solutif,” katanya.
Direktur Biomassa PLN EPI Hokkop Situngkir menegaskan bahwa penggunaan biomassa melalui program co-firing menjadi langkah strategis untuk menurunkan emisi tanpa harus membangun pembangkit baru. Hingga 2025, PLN telah mengimplementasikan co-firing di 48 PLTU dan terus memperluas cakupan.
“Kami mencoba menghijaukan listrik yang dihasilkan PLTU dengan co-firing biomassa. Kontribusinya signifikan dalam mengurangi emisi karena menggantikan sebagian batu bara dengan bahan bakar terbarukan,” jelas Hokkop.
Ia memaparkan bahwa potensi biomassa Indonesia sangat besar, terutama dari limbah pertanian, lahan konsesi, hingga limbah perkebunan. Namun, distribusi bahan baku yang tersebar, musim hujan, standar kualitas yang belum seragam, serta infrastruktur logistik menjadi tantangan besar. Selain itu akses dari hulu ke pembangkit tidak selalu ideal dan dibutuhkan mekanisme handling dan mixing yang lebih detail agar tidak mengganggu operasional PLTU,” jelasnya .
Ia menekankan pentingnya penguatan kualitas biomassa agar tidak mengganggu stabilitas operasi PLTU, terutama pada rasio co-firing yang lebih tinggi. Tantangan transportasi darat, kebutuhan pengeringan, dan mekanisme mixing yang lebih rinci juga menjadi faktor pembatas.
Dalam jangka panjang, PLN EPI tengah menyiapkan pengembangan pasokan biomassa berbasis penanaman untuk menjaga keberlanjutan suplai. Kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pelaku usaha juga menjadi kunci penguatan ekosistem bioenergi nasional.
“Untuk meng unlock potensi bioenergi, kita memerlukan dukungan regulasi, penguatan supply chain, serta keterlibatan semua pemangku kepentingan,” kata Hokkop.
Workshop ini turut menghadirkan Komisaris Utama PLN, Prof. Burhanuddin Abdullah, yang menyoroti pentingnya inovasi teknologi dan efisiensi rantai pasok dalam memperkuat kemandirian energi berbasis sumber daya domestik.
Selain itu, Anggota Dewan Energi Nasional Dr. Dina Nurul Fitria menegaskan bahwa integrasi riset, peningkatan investasi, dan standarisasi teknologi harus menjadi fokus utama jika Indonesia ingin mempercepat penggunaan energi terbarukan, khususnya biomassa.
Workshop ini memberikan wawasan luas mengenai praktik terbaik, peluang investasi, hingga strategi implementasi energi biomassa di seluruh rantai nilai. Moderator Prof. Syamsul Bahri menutup rangkaian acara dengan menegaskan perlunya sinergi nasional untuk menjawab tantangan energi masa depan.
