Jakarta, Ruangeneegi.com – Sekertaris Jenderal Kementerian ESDM sekaligus Plt Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, ego Syahrial, mengaku senang, karena untuk pertama kalinya secara konkrit dan tegas Komisi VII DPR RI mendungkung adanya anggaran untuk eskplorasi Minyak dan Gas Bumi (Migas) betul-betul diaktualisasikan ke dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) 2021.
“Secara garisbesar karena keterbatasan anggaran APBN sehingga, anggaran yang sifatnya eskplorasi baru tahun ini kita anggarankan di Badan Geologi Kementerian ESDM, walaupun anggaran tidak besar, anggaran akan digunakan untuk data eskplorasi dan survei seismik migas,” ungkap Ego, disela-sela RDP dengan Komisi VII DPR, sebagaimana ditulis (11/09).
Ia merasa terkejut dan tidak menyangka, karena untuk pertama kalinya dalam lima tahun terakhir pihaknya bisa menganggarkan sekitar Rp 104 Miliar untuk eskplorasi migas.
“Terus terang kalau untuk bicara Migas dengan anggaran segitu sangat kecil sekali, akan tetapi ini akan kita jadikan suplemen eksploitasi yang diadakan oleh para KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas) dengan program komitmen kerja yang dikoordinir oleh SKK Migas,” tuturnya.
“Kita ingin belajar dari sukses story-nya Negara Egyp (Mesir) yang bisa me-reform kebijakannya untuk bekerjasama dengan lembaga Geo Sains, sehingga bisa menemukan Giant Field migas,” sambung Ego.
Indonesia, kata Ego, kalau dari sisi produksi migas kecil sekali, targetnya memang mendapatkan Giant Field, melalui program-program yang ada di Balitbang Geologi Kementerian ESDM, yakni peningkatan cadangan dan produksi migas, melalui gas biogenik, EOR, MNK, Rekayasa alat pencitraan Oilsand.
Kemudian, untuk panas bumi (Geothermal), pertama kalinya mungkin sejak pertama kalinya Kementerian ESDM berdiri mengalokasi anggaran betul-betul melakukan Slim Hole (pengeboran).
“Biaya pengeboran panas bumi sangat besar sekali dan mahal, sehingga jarang sekali badan usaha yang mau melakukannya, kalaupun mereka melakukan pengeboran ini menyebabkan harga jual uap panas menjadi mahal (tidak ekonomis). Dan ini saatnya pemerintah mengambil risiko itu untuk melakukan eksplorasi panas bumi,” tukasnya
