Jakarta, ruangenergi.com – Direktur Eksekutif Energy Watch Daymas Arangga berpendapat bahwa urgensi yang ada saat ini adalah pemerintah perlu menyelesaikan revisi Prepres Nomor 191 Tahun 2014 tentang target subsidi. Penyelesaian revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014 dinilai lebih penting. Hal tersebut disebabkan jika salah target dan tidak tepat sasaran, maka akan dikhawatirkan terjadi penyalahgunaan.
“Justru urgensi (harusnya) lebih ke merampungkan revisi Perpres Tahun 2014 tentang target subsidi. Siapa sih yang sebenarnya berhak mendapatkan BBM subsidi, penugasan khusus ini yang menjadi PR pemerintah,” ujar Daymas melalui keterangan dalam dialog, dikutip pada Sabtu (02/09/2023).
Sebelumnya, PT Pertamina mengusulkan untuk menghapus BBM jenis Pertalite dan diganti dengan Pertamax Green yang dinilai lebih ramah lingkungan. Hal inilah yang menimbulkan pro kontra pada kalangan masyarakat.
“Menurut informasi yang diterima, produk pertalite dicampur dengan bioetanol sebanyak 7 persen, sehingga menjadikan nilai oktan di 92. Hal ini karena nilai pertamax ini akan lebih tinggi dari pertalite yang berpotensi menambah beban subsidi negara. Yang kedua adalah jenis kendaraan bermotor di Indonesia yaitu motor di bawah 150cc dan mobil sampai 1500cc yang masuk kategori berkompresi rendah dan penggunaan BBM oktan tinggi tidak terlalu optimum,” kata Daymas.
