Sentul, Jawa Barat, ruangenergi.com — Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas, Eka Bhayu Setta, menegaskan pentingnya integrasi lintas fungsi serta percepatan proses non-teknis dalam mendukung pencapaian target lifting nasional sebesar 610 ribu barel per hari pada 2026. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pembukaan Rapat Koordinasi Dukungan Bisnis (Rakor Dukbis) SKK Migas–KKKS 2025, yang digelar pada 3–5 Desember 2025 di Sentul, Jawa Barat.
Rakor yang diikuti sekitar 700 peserta dari SKK Migas, KKKS, kementerian/lembaga, serta TNI/Polri ini mengusung tema “Integrasi Dukungan Bisnis dan Instansi Terkait untuk Mencapai Target Lifting, Menuju Ketahanan Energi Nasional.” Menurut Eka, tema tersebut menjadi dasar arah pembangunan kebijakan dukungan bisnis yang bersifat komprehensif dan operasional.
Grand Design Dukungan Bisnis 2026
Dalam bahan laporannya yang dibaca ruangenergi.com, Eka memaparkan penyusunan Grand Design Dukungan Bisnis 2026 yang diberi konsep “One Pipe Flow – Integrated Execution.” Grand Design ini dimaksudkan untuk memastikan seluruh proses dukungan bisnis—mulai perizinan hingga rantai pasok—berjalan secara terintegrasi menuju percepatan eksekusi program kerja SKK Migas.
Grand Design tersebut terdiri dari empat pilar utama, yakni: Permit Readiness (PR) – optimalisasi dan percepatan proses perizinan lintas kementerian/lembaga; Supply Chain Readiness (SCR) – penguatan kesiapan rantai pasok dan efisiensi biaya operasi; Integrasi PPM–TKDN–Security – penyelarasan aspek sosial, dukungan nilai tambah nasional, serta keamanan operasi; Sinergi Daerah dan Penguatan Perwakilan SKK Migas – memperkuat koordinasi operasional di tingkat pusat dan daerah.
Eka menegaskan bahwa perubahan pendekatan ini diperlukan mengingat tantangan produksi migas tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga dipengaruhi faktor non-teknis seperti birokrasi perizinan, koordinasi antarinstansi, dinamika sosial, dan keamanan di wilayah operasi.
Rakor Dukbis 2025 terdiri atas rangkaian sesi strategis, termasuk keynote speech, expert policy session, executive dialogue, serta empat panel diskusi yang membahas isu perizinan, pengadaan dan TKDN, pengelolaan masyarakat dan keamanan, serta penguatan perwakilan daerah.
Peserta juga dibagi ke dalam empat kelompok kerja sesuai fungsi dukungan bisnis. Rekomendasi dari setiap kelompok akan dirumuskan menjadi rencana aksi operasional dan terukur, yang selanjutnya akan diintegrasikan ke dalam Work Program & Budget (WP&B) 2026.
Pada hari terakhir, SKK Migas dijadwalkan meluncurkan Sistem Informasi Penyediaan Lahan (SIP-LAH), selain menyampaikan hasil breakout session dan memberikan apresiasi kepada para mitra.
Penguatan Ketahanan Energi Nasional
Eka menegaskan bahwa upaya memperkuat ketahanan energi nasional harus dimulai dari penguatan fondasi di internal industri hulu migas. “Kinerja produksi tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis, tetapi sangat bergantung pada kelancaran proses non-teknis. Untuk itu, diperlukan integrasi secara menyeluruh di seluruh level,” ujarnya.
Melalui Rakor Dukbis 2025, SKK Migas berharap seluruh pemangku kepentingan dapat menyatukan langkah dalam mendukung pencapaian target lifting 2026 sekaligus memperkokoh ketahanan energi nasional.
