Jakarta, ruangenergi.com-Tersiar kabar International akan memberikan tekanan lewat IMF, ADB, Worldbank agar Indonesia memenuhi komitmennya terhadap climate change untuk semua industri terutama extractive industry.
Menanggapai pemberitaan ini, Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional(DEN) Djoko Siswanto menegaskan tidak ada satu negarapun atau lembaga keuangan dunia yang boleh mencampuri urusan dalam negeri Indonesia, termasuk kebijakan pengelolaan energi.
“Politik luar negeri negara kita adalah “bebas aktif” artinya kita bebas menggunakan sumber energi yg ada dalam negeri sendiri dan dan turut aktif dalam mendukung transisi energi dari fosil ke Energi Baru Terbarukan(EBT) “,tutur Djoko Siswanto kepada ruangenergi.com, Senin(21/6/21)
Selain itu ada poin penting lainnya lagi dalam pemberitaan tersebut yang harus diperhatikan, yaitu Indonesia harus membuat kebijakan baru pengenaan pajak carbon atau melalui carbon neutral. (Carbon trading sudah mulai dikecam di dunia karna dianggap sebagai “pelarian” negara2 maju jadi kemungkinan ga boleh lagi). Pengenaan sangsi lebih ketat untuk pelanggar lingkungan. Pembakaran flair gas akan dilarang.
Biaya akan mahal dan harga alternatif energi akan kompetitif. Bank-bank akan berhenti membiayai migas dan juga Resiko investasi migas akan sangat tinggi. Secara bertahap penggunaan migas akan di diturunkan dan diganti energi alternatif
