Pekanbaru, Riau, ruangenergi.com– Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid mengeluarkan ultimatum keras bagi perusahaan Minyak dan Gas (Migas) yang beroperasi di wilayahnya. Intinya: ekonomi lokal harus merasakan dampak langsung!
Gubri menegaskan, kontribusi Migas di Riau tidak boleh hanya berhenti pada hasil minyaknya saja. Proses bisnisnya pun harus jadi roda penggerak ekonomi masyarakat setempat.
Dalam Sosialisasi Satgas Kelancaran Operasional Migas di Balai Serindit pada Selasa (30/9/2025), Gubri Wahid meminta perusahaan Migas segera mengubah strategi tata kelola mereka.
“Saya meminta pertumbuhan ekonomi di Riau juga disumbangkan oleh sektor Migas. Supaya ada efeknya terhadap ekosistem, tata kelola Migas harus melibatkan tenaga kerja lokal dan mitra lokal,” ujar Abdul Wahid dikutip dari website Media Center Pemprov Riau.
Menurutnya, pelibatan lokal ini adalah kunci agar masyarakat dapat “menambah value dalam sistem ekonomi di Riau, baik dari sisi tenaga kerja maupun pertumbuhan ekonominya.”
“Saya ingin perkembangan ekonomi di Riau ini bukan hanya dari hasil minyaknya saja, tapi bagaimana proses mendapatkan hasil minyak itu juga bisa jadi salah satu hal untuk meningkatkan ekonomi di Riau,” lanjut Gubri, menyoroti pentingnya efek berantai dari kegiatan hulu migas.
NPWP Riau Harga Mati untuk Pajak Badan
Tak hanya soal ketenagakerjaan, Gubri juga menekankan urusan administrasi vital: pajak badan. Ia mewajibkan semua perusahaan Migas yang beroperasi di Riau memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang bertempat di Riau.
Kenapa ini penting? Agar pajak badan perusahaan tersebut disetorkan di daerah, dan dampaknya bisa dirasakan langsung oleh Pemerintah Daerah.
“Kita ingin perusahaan Migas mempunyai tempatnya sendiri di Riau. Mereka harus punya NPWP Riau agar ada pajak badan yang bisa diambil. Selain itu, tenaga kerja juga harus didominasi dari lokal, bukan kebanyakan dari luar kota,” terangnya.
Di akhir pernyataannya, Gubri Wahid memberikan peringatan serius. Ia menyoroti adanya disparitas atau kesenjangan yang mencolok antara kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) di Riau dengan kondisi sebagian masyarakat yang masih miskin.
“Kalau kekayaan alam tidak dikelola dengan baik, itu bukan membawa berkah, tapi malah bisa jadi bencana. Kita akan melihat ada disparitas antara sumber daya yang melimpah namun ada banyak penduduk miskin. Ini bisa memicu gejolak kesenjangan sosial,” tutup Gubri.
Intinya, Gubernur Riau ingin kekayaan alam tidak hanya dinikmati oleh segelintir pihak, tetapi menjadi katalis bagi pertumbuhan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat Riau.
