Dirjen Migas Kementerian ESDM

Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah Di sektor ESDM Perlu Ditingkatkan

Jakarta, Ruangenergi.com Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disektor energi dan sumber daya mineral untuk terus ditingkatkan guna menghadapi tantangan industri hulu migas, khususnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas), Tutuka Ariadji, mewakili Menteri ESDM dalam Pengukuhan Dewan Pengurus Asosiasi Daerah Penghasil Migas (ADPM) 2020-2025.

Di mana, pengukuhan tersebut dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dan digelar secara Hybird (tatap muka dan virtual), dihadiri pula oleh para Gubernur, Bupati dan Walikota Anggota ADPM.

Dewan Pengurus ADPM 2020-2025 dipimpin Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang terpilih lewat Musyawarah Nasional (Munas) IV ADPM “Bangkit Migas Indonesia” di Bali, Desember 2020. Dalam kepengurusan baru ini Ridwan Kamil akan dibantu kepala daerah lainnya.

Dalam sambutannya, Dirjen Migas, Tutuka Ariadji, berharap agar APDM dapat terus memberikan kontribusi untuk kemajuan subsektor migas di Indonesia.

Menurutnya, sinergi yang selama ini telah terjalin, untuk lebih ditingkatkan demi kemajuan industri migas nasional.

Ia menambahkan, kebijakan energi nasional saat ini telah beralih dari semula energi sebagai komoditas semata, menjadi energi sebagai modal pembangunan.

Pemanfaatan energi untuk ekspor secara bertahap telah dikurangi, sebaliknya pemanfaatan untuk domestik terus meningkat, utamanya gas bumi dan batubara.

Tutuka mengutarakan bahwa tahun 2020 merupakan tahun yang berat bagi kegiatan hulu migas, terutama dikarenakan pandemi Covid–19 dan harga minyak mentah dunia yang mengalami fluktuasi. Meski demikian, lanjutnya, kondisi saat ini menunjukkan harapan baru.

Di mana, harga minyak mentah dunia terus mengalami kenaikan, bahkan ICP (Indonesian Crude Price) bulan Februari 2021 telah menyentuh angka US$ 60,36 per barel, meningkat dibanding bulan Januari 2021 yang masih di level US$ 53,17 per barel dan rata-rata ICP tahun 2020 sebesar US$ 40,39 per barel.

“Kenaikan harga minyak ini tentunya diharapkan dapat meningkatkan gairah investasi di industri hulu migas, yang pada tahun 2020 realisasinya sebesar US$ 10,47 miliar mengalami penurunan dari target sebesar US$ 11,17 miliar. Meskipun demikian realisasi lifting migas tahun 2020 cukup baik yaitu sebesar 1,68 juta BOEPD atau 99,1% dari target APBNP 2020 sebesar 1,69 juta BOEPD,” jelas Tutuka, (03/03).

Untuk itu, guna meningkatkan produksi migas, Pemerintah telah melakukan beberapa strategi baik jangka pendek maupun jangka panjang.

BACA JUGA  Pemerintah Bagikan 223 Paket Konversi BBG ke Petani Banyumas

Adapun, strategi jangka pendek, di antaranya yakni dengan melelang kembali lapangan migas idle, mendorong Wilayah Kerja (WK) yang tidak produktif untuk berpartner dengan pihak lain. Inovasi teknologi dipercaya dapat meningkatkan produksi migas seperti fracturing.

Sebagaimana diketahui, di tahun 2021, Pemerintah akan melelang sebanyak 10 WK migas yang tersebar di daerah beberapa daerah.

“Di Sumatera (WK Merangin III, WK Sekayu, WK West Palmerah); Di Jawa (WK Rangkas, WK Liman, WK North Kangean); Di Kalimantan (WK Maratua II), Nusa Tenggara (WK Bose); Di Papua (WK Cendrawasih VIII, WK Mamberamo),” katanya.

Sedangkan, lanjut Tutuka, strategi jangka panjang yang akan dilakukan untuk mencapai produksi 1 juta BOPD pada tahun 2030 adalah mempertahankan tingkat produksi eksisting yang tinggi.

“Transformasi resources to production, yakni menerapkan Enhanced Oil Recovery (EOR) untuk sumur-sumur lapangan minyak yang sudah tua dan meningkatkan eksplorasi yang masif untuk mendapatkan sumber daya/cadangan baru,” paparnya.

Di kesempatan yang sama, Ketua Umum Dewan Pengurus ADPM, Ridwan Kamil mengatakan, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan ADPM.

Akrab disapa Kang Emil, Ia menambahkan, selain menyelesaikan permasalahan- permasalahan dari sisi migas, tapi ADPM juga ingin menjadi daerah yang mempersiapkan dan merespons masa depan terkait energi terbarukan.

“ADPM juga berusaha menciptakan iklim migas yang lebih berkeadilan terutama bagi daerah- daerah kaya cadangan energi. Daerah penghasil harus mendapatkan haknya untuk dapat menyejahterakan rakyatnya,” katanya.

“Misi lain yang hendak dicapai ADPM adalah pengembangan SDM agar daerah tidak jadi objek atau penonton di tengah kekayaan sumber energi yang dimiliki,” sambung Kang Emil.

Menurut Kang Emil, Indonesia merupakan daerah kaya sumber energi. Namun keterbatasan infrastruktur, SDM dan kebijakan yang belum mendukung sepenuhnya, menyebabkan banyak sumber tidak tereksplorasi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *