Jakarta,ruangenergi.com-Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) selama dua hari gelar rapat kerja (Raker) guna mematangkan rencana kerja tahun 2022 dan realisasi rencana kerja di tahun 2021 ini.
Raker diadakan di gedung City Plaza lantai,Wisma Mulia Jakarta berlangsung pagi hari ini bertujuan memfinalkan program kerja tahun depan. Raker berlangsung 20 hingga 21 Desember 2021,dihadiri oleh level senior manajer ke atas.
“Iya ada Raker SKK Migas untuk bahas realisasi RK 2021 dan Rencana Kerja 2022 sesuai dengan APBN 2022,” kata Sekretaris SKK Migas Taslim Yunus kepada ruangenergi.com,Senin (20/12/2021) di Jakarta.
Menurut Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Alfonsus Rinto Pudyantoro menjelaskan bahwa Raker SKK Migas ini tidak diikuti oleh Komisi Pengawas SKK Migas.
“Yang hadir di Raker SKK Migas ini level senior manajer keatas.Komwas tidak ikut,” ujar Rinto.
Dalam catatan ruangenergi.com,SKK Migas sebelumnya menyelenggarakan kegiatan 2nd CEO Forum 2021. Kegiatan yang dilaksanakan secara virtual pada Senin (27/9/2021) itu bertema “Recovering From Pandemic Covid-19: Toward Strong Growth 2022” dan dihadiri 150 pimpinan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) produksi dan eksplorasi,
“Serupa dengan tahun lalu, kegiatan ini merupakan salah satu upaya SKK Migas untuk berdiskusi dengan para pimpinan KKKS agar diperoleh komitmen bersama untuk mencapai target tahun 2022 yaitu 703 ribu BOPD dan 5,800 MMSCFD yang ditetapkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022, serta menyelaraskannya dengan visi jangka panjang industri hulu migas tahun 2030. Pelaksanaan kegiatan ini sekaligus juga digunakan untuk menandai pembukaan pembahasan WP&B (Work, Program, & Budget) 2022” kata Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto.
Dwi kemudian menyampaikan, dalam 2nd CEO Forum 2021, para pimpinan KKKS menyampaikan masukan atau dukungan yang diperlukan untuk merealisasi kegiatan-kegiatan di tahun 2022 baik untuk mencapai target jangka pendek maupun jangka panjang, misalnya pengadaan, perizinan, atau usulan insentif untuk menaikkan keekonomian pengembangan lapangan.
“Pada saat diskusi, sebagian besar KKKS mengapresiasi transformasi SKK Migas dalam hal mempercepat proses bisnis. Namun selain percepatan proses, masih ada kendala lain yang dihadapi KKKS di lapangan. Berdasarkan survei yang dilakukan tadi, KKKS mengatakan kendala masalah pertanahan dan perizinan adalah penyebab utama kegagalan operasi. Hal ini tentunya perlu ditangani segera. Koordinasi antara SKK Migas, KKKS dengan pemangku kepentingan terkait harus dilakukan mulai akhir tahun 2021, sehingga ada kepastian kegiatan dapat dilakukan pada tahun 2022,” jelas Dwi.
Berdasarkan pembahasan pre-WP&B tahun 2022, target teknis KKKS masih di bawah target lifting yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
“Oleh karena itu kegiatan pada tahun 2022 juga akan ditambah kegiatan-kegiatan baru untuk mendukung upaya “filling the gap” sesuai target lifting 2022. Kami harapkan ini dapat disepakati dalam pembahasan WP&B 2022 sehingga setelah WP&B disetujui, kita semua dapat lebih fokus untuk mengimplementasikan program kerja yang telah disepakati bersama,” lanjut Dwi.
Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ego Syahrial, mewakili Menteri ESDM dalam sambutannya mengapresiasi terselenggaranya kegiatan ini, karena terbukti dapat menjadi ajang komunikasi yang efektif antara SKK Migas yang bertugas mengawal program pemerintah dengan KKKS.
“Salah satu bukti nyata, internalisasi program 1 juta BOPD telah berjalan dengan efektif di lingkungan hulu migas. Semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ini menyadari pentingnya pelaksanaan program demi ketahanan energi Indonesia di masa depan,” katanya.
Ego juga mengingatkan pentingnya transformasi hulu migas yang akan dilaksanakan, sesuai arahan Presiden RI dalam pidato tanggal 16 Agustus 2021. “Atas hal tersebut, kami meminta agar Bapak dan Ibu dari SKK Migas dan KKKS harus mengawal pencapaian target tahun 2022 dan target jangka panjang, antara lain melalui terobosan dan inovasi lapangan,” ujarnya.
Sub sektor hulu migas diharapkan tidak hanya menjadi sumber penerimaan negara namun juga menjadi penggerak ekonomi nasional.
“Demi tercapainya hal tersebut, Kementerian ESDM bersama Kementerian Keuangan dan SKK Migas terus berupaya menciptakan iklim investasi yang menarik dan kompetitif. Kami berharap agar dukungan tersebut mendapat tanggapan positif dari KKKS sehingga akan didapatkan peluang-peluang yang lebih besar untuk mengawal usaha-usaha peningkatan produksi serta memberikan dampak perekonomian baik lokal maupun nasional,” lanjut Ego.
