Jakarta, ruangenergi.com – Kabar gembira datang dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Subholding Pertamina Hulu Energi (PHE). Pada Jumat (27/09/2024), kedua pihak menyatakan komitmen untuk terus memperkuat kolaborasi guna meningkatkan produksi minyak dan gas pada tahun 2024.
SKK Migas mengadakan pertemuan dengan PHE untuk mendorong program-program Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang berada di bawah Subholding Upstream (SHU) PHE agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan.
Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto, memberikan arahan kepada PHE untuk segera mencari solusi atas kendala yang ada serta melakukan inovasi dan metode kerja “out of the box” sehingga dalam waktu tiga bulan ke depan, kinerja operasional KKKS yang berada di bawah SHU PHE dapat meningkat dan mencapai target.
Dwi juga meminta agar PHE mulai mempersiapkan pelaksanaan program 2025, sehingga pada Januari 2025 nanti, program tersebut sudah dapat berjalan.
“Kami menyampaikan apresiasi kepada manajemen PHE Group atas fasilitasi pertemuan ini. Oleh karena itu, kami mengajak untuk saling terbuka dengan kejernihan pikiran dan keteguhan hati agar diskusi dapat berjalan dengan semangat kolaborasi dan berorientasi pada hasil, sehingga dapat memberikan kontribusi paling optimal bagi produksi migas nasional. Saat ini, fokus utama kita adalah produksi, produksi, dan produksi. Gas sudah mulai meningkat, namun minyak kita masih menghadapi tantangan,” kata Dwi.
Dwi juga mengungkapkan bahwa Pertamina telah menguasai mayoritas blok migas di Indonesia, sehingga peran Pertamina di sektor hulu sangat dominan. Negara dan SKK Migas sangat bergantung pada agresivitas Pertamina.
“Mungkin diperlukan perubahan regulasi agar harapan pemerintah dapat terpenuhi, karena capaian lifting migas akan sangat ditentukan oleh kinerja KKKS yang berada di bawah Pertamina,” jelas Dwi.
Dwi menambahkan bahwa pertemuan ini harus ditindaklanjuti dengan kegiatan focus group discussion (FGD) untuk mendiskusikan mekanisme kemitraan Pertamina dengan pihak lain.
Komersialisasi
Terkait komersialisasi, Dwi meminta agar dibentuk organisasi yang menangani hal tersebut untuk memperkuat aspek legal.
“Kuncinya, tidak boleh ada produksi yang terganggu karena masalah administrasi komersialisasi,” tegas Dwi.
Dwi juga menyampaikan kepada Pertamina mengenai pentingnya manajemen aset, karena aset tersebut adalah milik negara sehingga harus ditangani dengan baik. Di KKKS harus ada organisasi khusus yang ditugaskan untuk menangani hal ini, termasuk KKKS di bawah SHU PHE. Aset harus tercatat dengan baik dan memiliki pengamanan yang memadai.
“Keberhasilan target pemboran sumur pengembangan, yang saat ini ditargetkan sebanyak 932 sumur pengembangan di tahun 2024, sangat bergantung pada kontribusi KKKS di bawah Pertamina. Ini juga harus menjadi perhatian utama agar target bisa dicapai hingga akhir tahun. Terkait kebutuhan fiskal term, kami siap untuk memperjuangkannya,” ujar Dwi.
