Balikpapan,ruangenergi.com –Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengajukan insentif migas tidak untuk seluruh lapangan migas.
SKK Migas melakukan seleksi ketat untuk lapangan-lapangan yang sangat membutuhkan insentif.
“Tanpa insentif, keekonomian kita menjadi tidak feasible. Proses (pengajuan insentif) ini juga diuji oleh SKK Migas sebelum akhirnya disetujui oleh Kementerian ESDM,”kata Deputi Eksploitasi SKK Migas, Wahju Wibowo saat ikut dalam kunjungan kerja Tim Komisi VII DPR RI di Balikpapan, beberapa waktu lalu.
Wahju Wibowo memaparkan proses operasional, produksi, distribusi gas dan berbagai tantangan yang dihadapi di Wilayah Kerja (WK) Mahakam.
“Dulu (WK Mahakam) pernah menjadi nomor satu pada awal tahun 2000an. Saat ini Wilayah Mahakam sudah memasuki masa mature dan mengalami natural decline. Akan tetapi, dengan segala upaya yang dilakukan oleh PHM terutama setelah mendapatkan insentif yang diberikan pada tahun 2021, produksi migas khususnya operasi di Mahakam mulai meningkat,” ungkap Wahju.
Wahju menambahkan, saat ini PHM merupakan KKKS kedua teraktif setelah WK Rokan dalam konteks pekerjaan peningkatan produksi di industri hulu migas di Indonesia.Menurut dia, tanpa berbagai upaya yang telah ditempuh oleh PHM, produksi migas WK Mahakam akan turun sebesar 50%. Hal ini tentu akan berimbas pada berbagai aspek. Salah satunya, dengan ketiadaan gas feed, Kilang Bontang tidak akan mampu beroperasi lagi di tahun 2025.
“Dengan pemberian insentif, PHM mampu menyusun program kerja yang dapat memberikan peningkatan total produksi dan memperpanjang lifetime WK Mahakam. Selain itu, pemberian insentif memberikan waktu untuk mengembangkan hasil eksplorasi, contohnya Discovery Manpatu pada tahun 2022,” ungkap Wahju dihadapan DPR Komisi VII.
PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) menerima kunjungan kerja Tim Komisi VII DPR RI di Balikpapan, Jumat (17/2/2023) dalam rangka melihat secara langsung proses operasional, produksi, dan pendristribusian gas di Wilayah Kerja (WK) Mahakam serta memperoleh informasi terkait kendala-kendala yang dihadapi. Kunjungan dipimpin oleh H. Dony Maryadi Oekon, S.T. dari Fraksi PDI Perjuangan.
Dalam kunjungan tersebut, Tim Komisi VII DPR RI berkesempatan mengikuti Focus Group Discussion bersama manajemen SKK Migas Pusat dan SKK Migas Perwakilan Kalimantan Sulawesi (Kalsul) serta manajemen PT Pertamina Hulu Energi (PHE), PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI), and PHM. Turut hadir Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Direktorat Jendral Minyak dan Gas Bumi, Prof. Ir. Tutuka Ariadji M.Sc., PhD., Deputi Eksploitasi SKK Migas, Wahju Wibowo, Direktur Utama PHE, Wiko Migantoro, serta General Manager PHM, Krisna.
Direktur Utama PHE, Wiko Migantoro menambahkan, PHM terus mengembangkan berbagai teknologi dan inovasi untuk menemukan sumber cadangan migas baru dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi.
“Kami terus melakukan kegiatan pemboran sumur-sumur baru sebagai langkah strategis dalam menahan laju penurunan produksi alamiah dan menjaga tingkat produksi migas dari lapangan-lapangan yang sudah mature,” ungkapnya.
Selain itu, menurut Wiko, aplikasi teknologi dan inovasi juga diterapkan dalam kegiatan pemeliharaan, perbaikan, dan reaktivitasi sumur-sumur untuk menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi dan usia sumur yang lebih panjang. Wiko pun berharap kunjungan ini dapat meningkatkan sinergi antar lembaga dan memberikan dukungan yang signifikan untuk menjaga ketahanan energi nasional.
PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) merupakan anak Perusahaan PHI yang menjalankan operasi dan bisnis hulu migas sesuai prinsip ESG (Environment, Social, Governance) di Wilayah Kerja Mahakam di Kalimantan Timur. PHM bersama anak perusahaan dan afiliasi PHI lainnya terus melakukan beragam inovasi dan aplikasi teknologi dalam menghasilkan energi yang selamat, efisien, handal, patuh, dan ramah lingkungan demi mewujudkan #EnergiKalimantanUntukIndonesia. Informasi lebih lanjut tentang PHI tersedia di https://phi.pertamina.com.
