Jakarta,ruangenergi.com-Indonesia sedang berkomitmen penuh dalam menghadapi perubahan iklim ini, salah satunya melalui komitmen Nationally Determined Contribution (NDC). Target NDC Indonesia telah ditingkatkan dari 29% menjadi 31.89% untuk usaha sendiri — ini setara dengan 915 juta ton emisi CO2 pada tahun 2030.
Dari sisi fiskal, APBN #UangKita difokuskan untuk mendorong penanganan perubahan iklim ini. Climate Budget Tagging (CBT) menjadi mekanisme kami pada tingkat pusat dan daerah, dan sejak 2016 hingga 2021 sudah terakumulasikan sebesar $34 M (Rp502 T) untuk penanganan perubahan iklim — dengan trend positif tumbuh 12,2% sejak 2016.
Demikian disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat bertemu Presiden World Resources Institute (WRI) Aniruddha (Ani) Dasgupta.
“Selain itu, untuk mendukung pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan, kami sedang menyiapkan pajak karbon. Sebuah instrumen fiskal yang tidak hanya bertujuan mengurangi emisi gas rumah kaca, namun juga membuat seluruh investasi di Indonesia menjadi jauh lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan..!” kata Sri Mulyani dalam unggahan instagramnya @smindrawati
Kepada Ani,dia menekankan kerja sama internasional berperan sangat vital dalam penanganan perubahan iklim. Indonesia melalui Presidensi G20 pada 2022 lalu dan Keketuaan ASEAN pada 2023 ini telah dan akan terus mendorong keunagan berkelanjutan dan transisi hijau.
Kemenkeuri,lanjut Sri Mulyani, akan terus hadir untuk mendorong dan mengakselerasi seluruh upaya penanganan perubahan iklim karena ini sebuah tantangan yang begitu nyata.
