Batam, Kepri, ruangenergi.com — Upaya menjaga ketahanan energi nasional kembali menjadi sorotan. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mendorong Subholding Downstream Pertamina untuk terus memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di seluruh wilayah Indonesia.
Dorongan ini disampaikan Anggota Komite BPH Migas Baskara Agung Wibawa saat menghadiri Kunjungan Kerja Panja Migas Komisi XII DPR RI di Batam, Kepulauan Riau.
Menurut Baskara, keandalan penyediaan dan distribusi BBM menjadi kunci agar masyarakat dapat memperoleh energi secara aman, merata, dan berkelanjutan. Ia mengungkapkan, hingga 4 Februari 2026 kondisi ketahanan energi nasional masih dalam kondisi aman.
“Alhamdulillah ketahanan energi hingga 4 Februari 2026 cukup aman. Memang pada akhir 2025 cadangan sempat menurun, khususnya di MOR 2, namun pihak Pertamina Patra Niaga telah berkomitmen terus meningkatkan ketahanan stok BBM nasional,” ujarnya, Kamis (5/2/2026).
Ia menambahkan, integrasi manajemen antara Pertamina Patra Niaga, Pertamina International Shipping, dan Kilang Pertamina Internasional di sektor hilir diharapkan mampu mempercepat pemenuhan kebutuhan energi BBM di seluruh Indonesia. Sinergi ini dinilai penting untuk memperkuat rantai pasok energi nasional, mulai dari pengadaan, pengolahan, hingga distribusi.
Sementara itu, Anggota Komite BPH Migas Bambang Hermanto menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas penyimpanan BBM di titik-titik strategis nasional. Menurutnya, pertumbuhan permintaan BBM harus diimbangi dengan modernisasi fasilitas penyimpanan agar distribusi tetap optimal.
“Dengan permintaan yang terus meningkat, diperlukan penambahan storage. Melalui pembaruan storage tank, ke depan ketahanan stok BBM nasional dapat terus dijaga dan mencegah potensi kelangkaan di daerah,” jelasnya.
Perhatian khusus juga disampaikan Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya. Ia menekankan pentingnya kesiapan distribusi BBM menjelang momentum hari besar nasional dan keagamaan, khususnya perayaan Imlek 2026 serta periode Ramadan dan Idul Fitri (RAFI) 1447 H.
“Tentunya pada masa menjelang RAFI dan Imlek perlu mendapat perhatian serius. Kita tidak ingin terjadi kelangkaan BBM yang memicu antrean panjang. Pelayanan kepada masyarakat harus terus ditingkatkan,” tegasnya.
Dalam rangkaian kunjungan kerja tersebut, BPH Migas dan Komisi XII DPR RI juga meninjau Kawasan Industri Terpadu Kabil di Kepulauan Riau serta mengunjungi salah satu produsen pipa nasional. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas industri migas nasional dari sisi hulu hingga hilir.
Kunjungan kerja Panja Migas Komisi XII DPR RI turut dihadiri sejumlah anggota DPR RI serta perwakilan pemangku kepentingan sektor energi, termasuk unsur Kementerian ESDM, SKK Migas, dan manajemen Pertamina.
Penguatan stok, modernisasi infrastruktur, dan integrasi rantai pasok dinilai menjadi tiga pilar penting dalam menjaga ketahanan energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat dan aktivitas ekonomi.
