Jakarta, Ruangenergi.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, mengungkapkan bahwa arah Kebijakan Energi Nasional kedepan adalah transisi energi fosil ke energi baru dan terbarukan (EBT).
“EBT sebagai energi yang lebih bersih, rendah emisi dan ramah lingkungan, dan yang paling utama adalah memberikan akses energi dengan volume yang cukup dan harga yang terjangkau bagi masyarakat,” ungkap Arifin Tasrif dalam perhelatan Bumme Summit 2021, Strategi Korporasi Menurunkan Emisi Karbon, secara virtual, yang siarkan melalui channel YouTube Beritasatu, (27/10).
Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang nomor 16 tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement. Di mana, Indonesia berkomitmen untuk menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 29% dengan usaha sendiri dan 41% dengan bantuan internasional pada tahun 2030.
Dari target tersebut, lanjutnya, penurunan emisi dari sektor energi diharapkan hingga 300-400 juta ton CO2 pada 2030, utamanya dari EBT.
“Ini menjadi salah satu perhatian utama Presiden RI Joko Widodo. Sebagaimana disampaikan oleh Presiden pada Pidato Kenegaraan (16/08/2021), transformasi menuju EBT, serta akselerasi ekonomi berbasis teknologi akan menjadi perubahan penting dalam perekonomian kita,” terangnya.
“Saat ini kapasitas terpasang EBT kita baru mencapai 11 Gigawatt (GW) dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 5% pertahun. Padahal potensi EBT kita sangat besar yaitu lebih dari 600 GW dan baru dimanfaatkan sekitar 2%, sehingga masih terbuka lebar peluang usaha pengembangan EBT,” sambung Arifin.
Selain itu, jelas Arifin, Pemerintah juga tengah menyiapkan road map transisi energi menuju karbon netral untuk periode 2021-2060 dengan beberapa strategi utama salah satunya yakni tidak adanya penambahan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) baru, kecuali yang telah berkontrak maupun sedang kontruksi.
Di mana, ungkap Arifin, tambahan pembangkit listrik hingga tahun 2030 seluruh yakni pembangkit listrik berbasis EBT terutama Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
Pemerintah juga akan mengoptimalkan penggunaan Energy Storage secara bertahap mulai 2031 dan mulai menggunakan opsi nuklir di 2045.
Selain itu, kata Arifin, pemerintah juga terus meningkatkan keandalan jaringan dengan membangun konektivitas antar pulau dan mengembangkan implementasi smart grid.
Disisi lain, pemerintah juga melakukan transformasi di sektor pengguna kendaraan listrik, kompor listrik, dan pembangunan jaringan gas. Untuk itu, Kementerian ESDM berkomitmen untuk terus berusaha menekan laju pertumbuhan emisi di sektor energi, dimana diproyeksikan akan mengalami puncaknya di tahun 2040 dan terus menurun mencapai karbon netral hingga 2060 atau bisa lebih cepat.
“Semoga kerja keras kita semua dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pengembangan emisi GRK di bumi Nusantara,” tutupnya.
