Jakarta, Ruangenergi.com – Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (PUSKEPI) Sofyano Zakaria mengatakan, sudah saatnya harga eceran tertinggi (HET) Pangkalan LPG 3kg yang selama ini ditetapkan Pemerintah Daerah (Pemda) diambil alih Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dalam hal ini…
Jakarta, Ruangenergi.com – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengajak Pemerintah Daerah (Pemda) terus meningkatkan pengawasan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dan kompensasi negara. Hal ini dilakukan untuk menjaga distribusi BBM subsidi dan kompensasi tepat volume…
Jakarta, Ruangenergi.com – Pemerintah berkewajiban menjaga pasokan dan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Agar penyaluran BBM, khususnya Jenis BBM Tertentu (JBT/Subsidi) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP/Kompensasi) tepat sasaran, BPH Migas berharap…
Jakarta, Ruangenergi.com – Penetapan harga eceran tertinggi (HET) LPG 3Kg oleh Pemerintah Daerah (Pemda) yang bertentangan dengan Pasal 24 Peraturan Bersama Mendagri dan Menteri ESDM Nomor 17 dan Nomor 05 Tahun 2011 dapat dinyatakan melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Apalagi…
Jakarta, Ruangenergi.com – Pemerintah dalam hal ini Menteri ESDM diminta untuk mencabut kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) tentang koreksi naik harga eceran tertinggi (HET) LPG sebelum hal ini menjadi “persoalan” besar di masyarakat. Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif…
Jakarta, Ruangenergi.com – Dalam pengelolaan minyak dan gas bumi (Migas), Pemerintah pusat melibatkan peran serta daerah dan nasional, sebagaimana diatur Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% (Sepuluh Persen) Pada…