
Jakarta Pusat, Jakarta, ruangenergi.com— Komitmen pemerintah dalam memberantas pertambangan ilegal kembali mendapat sorotan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya penertiban aktivitas tambang tanpa izin, dengan meminta

Jakarta Pusat, Jakarta, ruangenergi.com-Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) bersama Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) menandatangani nota kesepakatan dengan PT Perusahaan Mineral Nasional (PERMINAS) untuk memulai

Jakarta, ruangenergi.com-Polemik yang mengaitkan aktivitas pertambangan dengan bencana banjir dan longsor di wilayah Garoga, Sumatera Utara, pada November 2025 mulai menemukan titik terang. Kajian ilmiah

Jakarta, ruangenergi.com — Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) kembali memperkuat komunikasi antara industri tambang dan media melalui penyelenggaraan Workshop Mining for Journalist (MFJ) untuk keempat

Jakarta, ruangenergi.com- Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) menilai beberapa regulasi yang menjadi topik perbincangan cukup hangat di kalangan pertambangan di Indonesia. Perbincangan itu antara lain,

Jakarta, Ruangenergi.com – Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), Sudirman Widhy Hartono mengungkapkan, saat ini industri pertambangan tengah menghadapi sejumlah tantangan yang terkait dengan

Jakarta, Ruangenergi.com – Industri peledakan sektor pertambangan di Indonesia siap mengoptimalkan penerapan teknologi digitalisasi dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), yang berkembang dengan sangat dinamis sekarang

Jakarta, ruangenergi.com- Ada yang menarik dipaparkan oleh Wakil Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia Sudirman Widhy Hartono dalam sebuah helatan diskusi bertajuk Sustainable Mining for

Jakarta,ruangenergi.com–Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) Rizal Kasli, menangguhkan sementara 3 Competent Person Indonesia (CPI) dari statusnya. Keputusan ini diambil karena ketiga orang tersebut

Jakarta, ruangenergi.com – Rencana Pemerintah membentuk Badan Layanan Umum (BLU) guna memastikan kesediaan kebutuhan batubara dalam negeri perlu dikaji dan disosialisaikan lebih mendalam sebelum diterapkan.