Jakarta,ruangenergi.com– Leaders Summit sudah berlangsung di COP26 Glasgow pada 1 Nopember 2021. Indonesia juga sudah menyampaikan pernyataan yang cukup mendapat apresiasi dari berbagai negara termasuk dari G20.
Apresiasi dari beberapa negara ini juga bisa dipandang sebagai ucapan terima kasih tetapi juga bisa menjadi sebuah tantangan yang diberikan pada Indonesia agar bisa merealisasikan target NZE. Bahkan negara-negara maju juga berharap Indonesia akan memimpin G20 untuk bisa NZE pada 2050. Walaupun kita lihat bahwa, pak Jokowi pun menyampaikan bahwa NZE itu akan bisa dipenuhi jika ada bantuan dan dukungan dari negara-negara maju.
Hal ini adalah diplomasi yang baik dari Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan komitmen ambisi target Net Zero Emission pada 2060 atau lebih cepat. Negara-negara maju sesungguhnya berharap NZE Indonesia bisa dipenuhi pada tahun 2050. Namun saat ini target kita adalah tahun 2060. Hal ini memang dibaca bahwa NZE 2060 adalah kondisi Business as Usual karena coal phase out itu dilakukan pada kondisi sesuai dengan batas waktu kontrak PLTU.
Jika PLTU harus dipensiunkan lebih cepat maka dikhawatirkan ada ekstra biaya yang harus dikeluarkan PLN. Karena itu wajar jika Presiden mengatakan perlu dukungan pendanaan dari pihak negara maju dan donatur International lainnya. Belum lagi, untuk transisi energi itu juga butuh dana besar kesiapan teknologi utk menyiapkan energi terbarukan dengan baik sehingga terjadi transisi dengan sempurna.
Tanpa dukungan dari negara maju, sangat sulit memenuhi target itu apalagi jika harus dipercepat. Memang realisasi dukungan International selama ini agak terhambat disebabkan sebagian besar karena tidak sejalannya keinginan transisi energi dalam mendorong pemanfaatan energi terbarukan pada tataran kebijakan dan regulasi.
“Karena kami dari METI tetap berharap sekembalinya dari Leaders Summit di COP26 Glasgow, Pemerintah harus lebih serius lagi menangani beberapa regulasi yang pro pada transisi energi khususnya energi terbarukan. Rancangan Perpres harga ET yang sudah lama belum terselesaikan agar dapat segera diterbitkan agar pembangunan energi terbarukanebih atraktif dan kondusif. Selain itu, RUU yang saat ini sudah masuk prolegnas tahun 2021 dapat diselesaikan dengan fokus pada energi terbarukan dan tidak perlu memasukkan energi baru agar sesuai dengan transisi energi yang diharapkan. Percepatan pemanfaatan energi energi matahari termasuk melalui solar roof top sesuai dengan Permen ESDM yang baru digulirkan agar segera disosialisasikan,” kata Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia Surya Darma dalam bincang santai virtual dengan ruangenergi.com,Rabu (03/11/2021) di Jakarta.
Menurut Surya,pembangunan panas bumi dan hydro yang akan menjadi backbone pengganti PLTU juga harus serius dipikirkan mempertimbangkan keekonimian dan perlu segera ditetapkan karena pembangunannya yang memakan waktu lama. Demikian halnya dengan energi terbarukan lainnya yang perlu segera dikonsolidasikan dengan para pelaku industri, penyiapan SDM, teknologi dan industri dalam negeri untuk mendukungnya
“Harapan kita tahun 2021 agar ada kepastian pola usaha, dan berbagai regulasi lainnya yang perlu disusun untuk implementasinya. Waktunya sudah sangat mendesak. Akibatnya ya pembangunan pemanfaatan ET tidak akan terpenuhi dan juga tidak akan ada investasi yang diharapkan dari luar. Mereka kan perlu kepastian hukum dan kepastian berusaha. Payung hukumnya harus jelas dan atraktif.Payung hukum itu yang mendukung energi terbarukan bukan hanya sekedar payung hukum seperti terkesan selama ini yang sering berubah-ubah,”pungkas Surya.
