Jakarta, Ruangenergi.com – Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Satya Widya Yudha, mengatakan, pemerintah berkomitmen untuk terus mengembangkan energi bersih.
Upaya Pemerintah Indonesia untuk menggenjot pemanfaatan energi bersih harus beriringan dengan rencana pemerintah untuk meningkatkan produksi migas nasional, sehingga Indonesia tidak ketergantungan terhadap impor crude.
Di sisi lain, Pemerintah Indonesia melalui Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) berencana untuk meningkatkan produksi minyak sebesar 1 juta barel oil per hari (BOPD) dan produksi gas bumi 12 miliar miliar standar kaki kubik per hari (BSCFD) di 2030.
Ia mengatakan, belum lama ini, Presiden Joko Widodo (Jokow) hadir dalam Climate Summit Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden. Di mana, kegiatan tersebut juga dihadiri oleh beberapa kepala negara yang membahas mengenai industri yang ramah lingkungan.
“Nah, bagaimana Indonesia menempatkan diri sebagai negara yang memiliki sumber energi fosil yang cukup baik, dan cukup bagus di mata dunia. Tentunya kita bermain dengan isu-isu yang berkaitan dengan climate change (perubahan iklim) dan juga energi bersih, seperti yang disampaikan oleh International Energy Agency (IEA) yang mengatakan bahwa 2050 sudah menggunakan karbon neutral,” katanya dalam diskusi online yang dihelat SKK Migas, Rabu, (28/04).
Menurut pria yang pernah duduk di Komisi VII DPR RI ini,di tengah upaya Indonesia ingin menaikkan produksi industri migas nasional, tetapi kita dihimpit dengan isu-isu lingkungan yang meng-global.
“Bagaimana kita bisa menempatkan diri, sehingga proses transisi energi yang dilakukan oleh Indonesia dapat berjalan dengan baik,” sambung Satya.
Tentunya ada beberapa upaya yang akan dilakukan pemerintah dalam menjaga ketahanan, kemandirinan, dan kedaulatan energi.
Bagi Satya, dalam melakukan ketahanan energi (energy security) ada empat faktor yakni harus dipenuhi di antaranya, ketersediaan (availability), kemampuan untuk membeli (affordability), adanya akses (accessibility), serta dapat diterima oleh masyarakat dan ramah lingkungan (acceptability)
“Ketersediaan infrastruktur yang menunjang. Kemampuan untuk membeli (affordability), ini sangat penting, karena apabila tidak bisa tercapai maka negara masuk dalam konteks kompensasi ataupun subsidi. Serta sangat perduli terhadap lingkungan,” sebut Satya.
Sementara untuk kemandirian energi (energy independence), Satya menjelaskan, kemampuan negara dan bangsa untuk memanfaatkan keanekaragaman energi dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal serta ketersediaan supply and demand.
“Kita tidak berada dalam mood ini, karena masih melakukan impor (crude) untuk memenuhi kebuthan domestik,” imbuhnya.
Kedaulatan Energi
Kemudian, kedaulatan energi (energy sovereignty), yang merupakan hak negara dan bangsa untuk secara mandiri menentukan kebijakan pengelolaan energi untuk mencapai ketahanan dan kemandirian energi.
“Kedaulatan energi jangan disepelekan karena kedaulan energi adalah bagaimana pengelolaan energi nasional dalam konteks konstitusi Pasal 33 UUD 1945. PSC (Production Sharing Contract) kontrak menganut kepada kedaulatan energi, terasa sekali disini kepemilikan negara ada, kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) tidak memiliki asset secara langsung karena semua dimiliki oleh negara,” beber Satya.
Satya yang lama berada di Fraksi Partai Golongan Karya di DPR RI, memaparkan, begitupun yang terjadi di sektor mineral dan batubara (minerba) sekarang ini, yang mana pemerintah telah merubah kontrak-kontrak yang ada di sektor minerba dalam bentuk izin usaha.
“Mengapa demikian?, ini tidak lepas daripada konsep kedaulatan energi, di mana negara bisa mengeluarkan izin dan me-remove izin,” jelas Satya.
Bagi pria yang pernah menjadi Vice President BP Indonesia,mengemukakan, saat ini Indonesia tengah menuju kepada ketahanan dan kedaulatan energi. Menurut Satya, kemandirian energi tentunya akan menjadi cita-cita apabila dapat memenuhi itu ke depan.
