Surabaya, Ruangenergi.com – Guna mendorong peningkatan kontribusi porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) dan menuju bauran energi nasional 23% EBT di 2025, Dewan Energi Nasional (DEN) bertandang ke Provinsi Jawa Timur.
Kunjungan tersebut dilakukan oleh Anggota DEN, Satya Widya Yudha yang juga memimpin kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang disambut langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak.
Selain itu, dalam kunker ke Jatim tersebut, dihadiri beberapa Anggota DEN lainya yaitu Yusra Khan dan As Natio Lasman yang didampingi oleh Kepala Biro Fasilitasi Penanggulangan Krisis dan Pengawasan Energi, Mustika Pertiwi.
Pertemuan yang digelar di Gedung Negara Grahadi, dan juga turut dihadiri oleh Anggota Komisi VII DPR-RI, Dyah Roro Esti WP dan juga Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur.
Kedatangan DEN ke Provinsi Jatim selain untuk mendorong peningkatan kontribusi porsi EBT, juga menjelaskan tentang Perpres nomor 41 tahun 2016 tentang Prosedur Penetapan Kondisi Krisis dan Darurat Energi. Selain itu, DEN juga ingin berbagi pengalaman oleh Wakil Gubernur Jatim dalam mitigasi dan antisipasi kondisi krisis dan darurat energi di Provinsi Jawa Timur.
Pasalnya, Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu Provinsi yang telah menetapkan kebijakan energi provinsi melalui PERDA RUED No. 6 Tahun 2019.
Dalam paparnya Anggota DEN, Satya Yudha mengatakan bahwa setiap daerah dapat melakukan penetrasi kebijakan percepatan pengembangan EBT melalui mandatori PLTS Rooftop pada Gedung Pemerintahan serta insentif berupa award untuk bangunan yang menerapkan green building.
“Selain itu juga dapat menggandeng program One Pesantren One Product untuk mengembangkan biomassa untuk energi yg dapat dimanfaatkan utk co-firing PLTU dan juga campuran BBM transportasi,” kata Satya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak menyampaikan bahwa Pemprov Jawa Timur juga akan menyusun mekanisme internal dalam rangka menanggulangi kondisi krisis dan/atau darurat energi di Provinsi Jawa Timur melalui Dinas ESDM Provinsi serta action plan yang lebih konkrit dalam rangka peningkatan peran EBT dalam bauran energi.
“Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk mendukung pengurangan carbon footprint, antara lain dengan kesiapan Pemprov untuk memberikan insentif pada kendaraan listrik serta mendorong penggunaan transportasi umum pada wilayah perkotaan di Jawa Timur,” paparnya.
Anggota DEN, Yusra Khan, yang mewakili Lingkungan hidup mengutarakan tentang pengembangan Hutan Tanaman Energi, dengan bekerja sama dengan Perhutani, Kementan, dan KLHK.
Ia juga menyampaikan pemanfaatan solar panel dapat dilakukan juga pada produk perikanan.
Sementara, Anggota DEN, As Natio Lasman menambahkan agar Laboratorium penelitian di Lembaga Pendidikan untuk mendapat menjadi perhatian demi meningkatkan semangat penelitian.
Senada dengan apa yang disampaikan para Anggota DEN, Anggota Komisi VII DPR RI, Dyah Roro, mengatakan bahwa Indonesia berpotensi untuk menjadi negara dengan ekonomi yang kuat, sehingga produktivitas dan demand energi akan meningkat.
“Sejalan dengan hal tersebut, peran EBT diharapkan dapat ditingkatkan mengingat komitmen perjanjian Paris utk mengurangi emisi karbon serta perubahan transisi energi dunia yang meninggalkan energi fosil untuk itu kedepan diharapkan harga EBT dapat lebih kompetitif. Penting untuk adanya sinergitas antara DPR dan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Daerah,” tuturnya.
