Jakarta, Ruangenergi.com – Para pekerja Pertamina yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), pada Kamis (16/2/2023) telah melakukan aksi damai turun ke jalan dengan massa sejumlah kurang lebih 2000 orang yang berasal dari seluruh lokasi kerja di Indonesia.
“Perlu digarisbawahi bahwa sejatinya ini bukanlah aksi para karyawan Pertamina
semata melainkan aksi rakyat Indonesia yang tak sudi Pertamina menjadi bancakan oligarki,” kata Presiden FSPPB Arie Gumilar.
Menurutnya, aksi damai turun ke jalan yang dilakukan FSPPB sebagai induk organisasi yang beranggotakan 25 Serikat Pekerja di lingkungan PERTAMINA sebagai bentuk penyampaian aspirasi sekaligus kegelisahan para pekerja dalam menyikapi aksi korporasi PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) yang dipaksa mencari pendanaan melalui skema IPO dimana sekitar 25% sahamnya harus dijual ke publik/swasta & asing yang bertujuan untuk memperoleh dana murah, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta berbagai alasan
lainnya, yang ternyata masyarakat umum hanya akan mendapatkan penjatahan 2.5% dari total saham yang ditawarkan, dimana 97.5% akan diambil oleh investor institusi dan swasta asing.
Arie Gumilar menegaskan, PT. Pertamina Geothermal Energi (PGE) yang 100% sahamnya dimiliki Pertamina dan 100% milik bangsa Indonesia, merupakan penyelenggara usaha bidang panas bumi penghasil tenaga listrik yang 100% hasil output dayanya dijual kepada PLN demi menerangi masyarakat Indonesia.
“PGE adalah entitas bisnis panas bumi milikPERTAMINA (melalui Sub-Holding P&RE) dengan wilayah kerja atau Wilayah Kuasa Penguasaan (WKP) terbesar di Indonesia dengan total 13 wilayah kerja yang tersebar di pulau Sumatera, Jawa, Bali dan Sulawesi,” ungkapnya.
Menurut Arie, pada aksi turun ke jalan tetsebut para pekerja Pertamina meminta agar rencana privatisasi PGE melalui proses IPO maupun modus penjualan saham lainnya itu dibatalkan karena melanggar UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara, karena pemilik aset negara melalui Pertamina, PGE adalah Pemerintah Republik Indonesia.
“Kementrian BUMN diduga telah merekayasa pemilikan Kekayaan Negara melalui manipulasi pembentukan anak/cucu BUMN, sehingga Aset Negara dengan mudah dimiliki pihak swasta lewat mekanisme IPO,” ujar Arie.
Pada unjuk rasa damai tersebut, para pekerja mendesak Pemerintah untuk menghentikan menggunakan alasan mencari dana murah, transparansi, meningkatkan citra dan akuntabilitas untuk menjual perusahaan melalui IPO PGE dan dilanjutkan dengan anak perusahaan Pertamina lainnya.
Dalam hal kebutuhan dana, lembaga-lembaga keuangan internasional berbondong- bondong menawarkan dana murah karena memiliki “trust” terhadap nama besar dan kinerja Pertamina. PGE dan Pertamina grup selalu diaudit lebih banyak dibandingkan perusahaan Tbk lainnya, antara lain BPK, BPKP, maupun auditor eksternal (Kantor Akuntan Publik Independen). Pengawasan pun dilakukan oleh regulator kementerian ESDM melalui mekanisme pengusulan, monitoring dan evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
“Hentikan juga proses Unbundling Pertamina yang memisah-misahkan rantai bisnis Pertamina menjadi sejumlah anak-anak usaha atau subholding,” tukasnya.
Para pekerja Pertamina juga menuntut agar Pemerintah Indonesia terutama Presiden Jokowi dan juga DPR RI untuk segera membatalkan rencana privatisasi PGE dan juga anak-anak usaha Petamina yang lain, seperti Pertamina Hulu Energy (PHE), Pertamina International Shipping (PIS), dan seluruh afiliasi Pertamina grup lainnya melalui proses IPO maupun modus penjualan saham lainnya.
“Kami sampaikan. Kepada seluruh Serikat Pekerja anggota FSPPB dan Pekerja Pertamina dimanapun berada agar senantiasa bersiap siaga untuk menunggu instruksi (satu komando) akan eskalasi aksi industrial yang lebih tinggi berupa kegiatan-kegiatan lain yang sesuai koridor undang-undang bila diperlukan,” tutup Arie.(SF)
