Jakarta,ruangenergi.com-Alasan-alasan klasik selalu dimunculkan saat Indonesia akan bangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) sejak tahun-80 an.
Point-poin yang buat minder bangsa sendiri, se-olah-olah bangsa ini tidak mampu dan nuklir itu sangat berbahaya sehingga tidak layak di bangun di Indonesia.
“Padahal realitasnya, sejak awal tahun 80an sudah dibuka Program S1 Teknik Nuklir di FT.UGM, Program S1 Instrumentasi Nuklir di FMIPA.UI, dan Program Diploma Ahli Teknik Nuklir di Yogyakarta,” kata Ketua Umum Masyarakat Energi Baru Nuklir Indonesia (MEBNI) Arnold Sutrisno dalam bincang santai virtual bersama ruangenergi.com,Jumat (05/05/2023) di Jakarta.
SDM Indonesia,lanjut Arnold, sudah mampu mengoperasikan 3 unit Reaktor Nuklir di Bandung, Yogya, Serpong sejak tahun 1964 hingga saat ini tahun 2023 tanpa terjadi insident dan accident yang fatal.
“Indonesia siap dan mampu/bisa membangun PLTN 10 GWe hingga tahun 2040, dan 40 GWe hingga tahun 2060 dengan berbagai teknologi PLTN yang sudah proven atau yang sedang dikembangkan di dunia saat ini.Sehingga pangsa listrik nuklir di Indonesia menjadi 7% pada tahun 2060.Angka tersebut sangat realistis jika dibandingkan dengan pangsa listrik nuklir dunia yang sudah mencapai skitar 10-11% pada tahun 2020, China 5%, USA 20%, Prancis 70%.Untuk mengimbangi China yg saat ini sedang merencanakan membangun PLTN sebanyak 15 unit per tahun,”jelas Arnold dengan semangat.
Dalam penelusuran ruangenergi.com, pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Indonesia menghadapi beberapa kendala yang perlu diatasi sebelum dapat direalisasikan. Beberapa kendala tersebut antara lain:
Keamanan: Pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir membutuhkan standar keamanan yang sangat tinggi. Hal ini meliputi desain bangunan reaktor yang kokoh, sistem pendingin yang efektif, pengendalian reaktor yang tepat, penanganan limbah radioaktif, dan perlindungan terhadap ancaman terorisme. Peningkatan keamanan ini memerlukan investasi yang besar dan sistem pengawasan yang ketat.
Ketersediaan Sumber Daya Manusia: Pembangkit listrik tenaga nuklir membutuhkan keahlian khusus dalam operasi dan pemeliharaan. Pelatihan yang intensif diperlukan untuk mempersiapkan personel yang terampil dan berkualitas tinggi. Kurangnya jumlah tenaga ahli nuklir di Indonesia dapat menjadi kendala dalam pembangunan dan pengoperasian pembangkit listrik tenaga nuklir.
Regulasi dan Hukum: Pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir membutuhkan regulasi dan hukum yang komprehensif untuk mengatur aspek keselamatan, pengelolaan limbah radioaktif, perlindungan lingkungan, dan tanggung jawab serta peran pemerintah dalam industri nuklir. Penyusunan regulasi yang tepat dan konsisten membutuhkan waktu dan pemahaman yang mendalam.
Aspek Lingkungan dan Sosial: Pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir memiliki dampak lingkungan dan sosial yang signifikan. Dibutuhkan penilaian dampak lingkungan yang komprehensif, konsultasi publik yang melibatkan masyarakat lokal, dan mitigasi dampak terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Transparansi dan partisipasi publik yang baik juga penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap keberlanjutan dan keamanan pembangkit listrik tenaga nuklir.
Investasi dan Biaya: Pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir memerlukan investasi awal yang besar. Biaya pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pembongkaran reaktor harus dipertimbangkan dengan seksama. Sumber pendanaan yang cukup dan keberlanjutan keuangan jangka panjang menjadi kendala yang perlu diatasi.
Pemerintah Indonesia telah melakukan studi kelayakan dan persiapan dalam rangka pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Namun, untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah, kerjasama internasional dalam transfer teknologi dan pengetahuan, serta kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap manfaat dan risiko yang terkait dengan penggunaan energi nuklir.
