Jakarta, Ruangenergi.com – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) meminta Tim Task Force Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung segera bekerja agar pengelolaan sumber daya alam itu sesuai aturan berlaku.
Hal tersebut dikatakan Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan, pada saat memimpin Rakor Pengawasan, Pengendalian, Penegakan Hukum, dan Pemanfaatan Sisa Hasil Pengolahan (SHP) Tambang Timah secara virtual (21/04), yang memerintahkan agar tim tersebut dapat menjalani tugasnya.
“Saya sudah melaporkan kepada Presiden Joko Widodo hasil kunjungan lapangan beberapa waktu lalu di Babel, dan beliau memerintahkan agar Tim Task Force ini segera bekerja,” ungkap Luhut .
Menko Marves menekankan adanya tiga arahan dari hasil kunjungan terpadu pada 29 Maret 2021 lalu ke Bangka Belitung, yakni optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan material produk samping atau sisa hasil pengelolaan tambang.
Selain itu, lanjut Luhut, penguatan pengawasan dan pengendalian dan pembentukan tim kerja Task Force dalam Pengawasan, Pengendalian, Penegakan Hukum, dan Pemanfaatan Sisa Hasil Pengolahan (SHP) Tambang Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
“Saya meminta semua pihak untuk berkoordinasi dalam bekerja sesuai strategi penguatan terintegrasi yang sudah disusun,” tegas Luhut.
Sementara, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan, mengatakan Tim Task Force akan menyusun rencana kerja dan timeline, menyinergikan dan memperbaiki berbagai regulasi dan kebijakan, aksi nyata di lapangan, dorongan investasi untuk pengembangan teknologi pemurnian mineral, dan pembinaan serta pengawasan secara sistematis bagi penambang dan industri pengelolaan skala kecil (masyarakat).
“Sesuai pesan presiden untuk pengelolaan sisa tambang skala kecil, bagaimana dibuat menjadi UMKM juga mematuhi ketentuan-ketentuan yang sudah dibuat,” ujar Elzaldi.
Menurutnya semua komponen yang hadir dalam rakor ini, selain masing-masing melaporkan hasil pengawasan lapangan, juga menyatakan kesiapan dalam melaksanakan tugas Tim Task Force sesuai dengan aturan dan pertimbangan bidang masing-masing.
“Kebijakan yang akan diambil ke depan benar-benar menyeluruh dan satu pintu,” tukasnya.
