Jakarta Pusat, Jakarta, ruangenergi.com– Kabar positif kembali datang dari sektor hulu migas nasional. Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, melaporkan bahwa para kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) bersama pembeli telah menandatangani perubahan skema jual beli NGL–LPG dari skema hilir menjadi skema hulu pada Selasa (10/3/2026).
Langkah ini dinilai strategis karena langsung berdampak pada peningkatan pencatatan lifting minyak nasional. Dengan perubahan skema tersebut, komponen NGL/LPG yang sebelumnya tidak tercatat sebagai lifting minyak kini dapat dikategorikan sebagai petroleum sesuai ketentuan kontrak PSC dan standar internasional.
KKKS dan Pembeli Teken Perjanjian
Penandatanganan perjanjian tersebut melibatkan sejumlah pimpinan KKKS sebagai penjual, antara lain:
- Pertamina Hulu Rokan melalui Presiden Direktur Muhammad Arifin
- Pertamina EP Cepu melalui Presiden Direktur Ruby Mulyawan
- Pertamina EP melalui Presiden Direktur Rachmat Hidayat
- Petronas Carigali Indonesia melalui Presiden Direktur Yusaini
- Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java melalui Direktur Sofian Arsyad
Sementara dari sisi pembeli, sejumlah perusahaan swasta turut menandatangani kontrak, di antaranya:
- PT ESSA Industries Indonesia
- PT Asynergy Petrochemical
Kesepakatan ini diharapkan dapat meningkatkan insentif bagi KKKS serta investor untuk mengembangkan fasilitas pengolahan LPG dari sumber gas domestik yang mengandung propana (C3) dan butana (C4).
Gelombang Proyek Migas Baru
Selain tambahan lifting dari perubahan skema, SKK Migas juga mencatat sejumlah proyek migas yang akan mulai berproduksi dalam waktu dekat, antara lain:
- Lapangan Sisi Nubi di wilayah kerja Pertamina Hulu Mahakam dengan produksi gas sekitar 120 MMSCFD
- Proyek OOO-X ONWJ sekitar 3.000 BOPD
- Lapangan Tomori Selatan sekitar 2.800 BOPD dan 120 MMSCFD gas
- Proyek EOR Minas sekitar 1.200 BOPD
- Proyek gas Medco Grissik sekitar 118 MMSCFD
- Lapangan Sidikin sekitar 325 BOPD
- Proyek EMP Bentu sekitar 20 MMSCFD gas dan kondensat
- Lapangan Puspa Aari milik Pertamina sekitar 1.000 BOPD
- Lapangan Maha yang dioperasikan Eni sekitar 100 MMSCFD gas
Secara keseluruhan, tambahan produksi dari berbagai proyek tersebut diperkirakan mencapai sekitar 21.500 BOPD minyak, kondensat, dan NGL/LPG, serta 550 MMSCFD gas.
Pasca Lebaran, pemerintah juga menargetkan peresmian pabrik LPG baru di Cilamaya, Jawa Barat yang dibangun oleh PT ENP, dengan sumber C3/C4 dari lapangan ONWJ. Selain itu, pabrik LPG di Jawa Timur yang dikembangkan PT SAG dengan pasokan dari lapangan milik Pertamina EP juga diproyeksikan mulai beroperasi.
Kedua fasilitas tersebut diperkirakan menambah produksi sekitar 3.000 BOPD LPG dan kondensat.
Ke depan, SKK Migas juga merencanakan pembangunan dua pabrik LPG tambahan di Sulawesi (memanfaatkan gas dari lapangan Tomori) dan Jambi yang memanfaatkan pasokan dari wilayah kerja Jambi Merang. Kedua proyek ini ditargetkan onstream pada 2027 dengan tambahan produksi sekitar 3.000 BOPD.
Relokasi fasilitas LPG dari Jawa Timur ke Jambi juga tengah dipertimbangkan karena sumber C3/C4 dari lapangan WMO diperkirakan menurun dalam 2–3 tahun ke depan. Pemindahan ini dinilai penting untuk mengoptimalkan aset yang ada sekaligus mempercepat produksi LPG domestik.
Menurut Djoko, percepatan pembangunan fasilitas LPG domestik menjadi semakin penting di tengah ketidakpastian pasar global, termasuk dampak konflik di Timur Tengah yang berpotensi memengaruhi harga LPG impor.
Karena itu, SKK Migas meminta dukungan penuh dari pemerintah dan Pertamina agar keputusan pembangunan dua pabrik LPG baru dapat segera direalisasikan.
“Selain meningkatkan lifting minyak, langkah ini diharapkan membangkitkan semangat KKKS dan investor untuk memproduksi LPG lebih banyak dari dalam negeri,” ujar Djoko.
Dengan berbagai inisiatif tersebut, SKK Migas optimistis produksi migas nasional dapat terus meningkat.
“Lifting naik: bisa, bisa, bisa,” tegas Djoko.
