Jakarta, ruangenergi.com- SKK Migas siapkan senjata untuk membuat kontraktor kontrak kerja sama segera mengerjakan lapangan minyak dan gas yang tidak diproduksikan.
Peraturan Menteri Nomor 110/2024 yang menetapkan undevelop discovery. Selama 3 tahun sudah discovery, maka pemerintah bisa mengambil alih. Kemudian kalau lapangan yang pontesial tidak dikembangkan selama 2 tahun, maka bisa diambil alih.
“Apalagi PoD selama 2 tahun enggak dikerjakan, pemerintah bisa mengambil alih.Ini effort-effort untuk mempercepat ini semua. Kita sedang dalam proses diskusi dengan K3S agar nanti Januari 2028 seluruh rekomendasi terhadap undevelop discovery, EOR, extended PoD, dan iddle well sudah siap. Yang tidak ada rencana yang bisa kita terima, yaitu harus dikembalikan ke negara,” kata Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto saat doorstop di kantor SKK Migas, Selasa (29/10/2024), di Jakarta.
Dwi bercerita, inilah bagian yang diusung oleh SKK Migas terhadap 100 hari Pemerintahan Prabowo-Gibran di Kabinet Merah Putih.
“Ini bisa, short term, mid term dan long term. Nah long term adalah eksplorasi. Kita punya target yang giant prospect dengan 54 sumur. Kemudian kita punya 5 lapangan big fish. Target kita tiap tahun ada yang PSE (Penentuan Status Eksplorasi). Yang sudah oke, statusnya harus sudah jelas. Kita targetkan tiap tahun ada 5 lapangan yang big fish keluar dengan PSE ini,”lanjut Dwi.
Kemudian, urai Dwi lagi, yang migas non konvensional dengan big player ini hasil seperti yang ada di blok Rokan, dimana ada 2 sumur dan salah satu sumur hasilnya positif minyak.
“Cuma ini kan belum sampai horizontal fracture ya.Insya Allah nanti kalau MNK conclude dengan hasil yang horizontal fracture nanti menjadi the new game changer lah lagi di daerah Rokan,” urai Dwi yang didampingi Kadiv Prokom Hudi D.Suryodipuro menjelaskan kepada media, termasuk kepada ruangenergi.com.
