Pekanbaru, Riau, ruangenergi.com— Pengelolaan Mandau Cipta Tenaga Nusantara (MCTN) resmi kembali ke tangan Pertamina Hulu Rokan (PHR). Kepastian itu diumumkan langsung oleh Wakil Menteri ESDM Yuliot dalam rapat tingkat tinggi, sebagaimana diungkapkan dua petinggi migas nasional kepada ruangenergi.com.
Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, mengatakan keputusan tersebut menegaskan bahwa operator MCTN dikembalikan sepenuhnya ke PHR. Saat ini, proses administrasi tengah berjalan dan akan dilanjutkan dengan tahapan teknis.
“Dalam rapat yang dipimpin Wakil Menteri terkait, disepakati bahwa operator MCTN kembali ke PHR. Ada proses administrasi, lalu kelanjutan proses teknisnya,” ujar Djoko, bercerita kepada ruangenergi.com.
Lebih jauh, rapat tersebut juga menyepakati bahwa tiga pembangkit listrik MCTN akan kembali sepenuhnya menjadi aset PHR, dengan kepemilikan 100% sekaligus pengelolaan ke depan berada di bawah PHR. Keputusan ini dinilai krusial untuk memperkuat integrasi pasokan energi penunjang operasi hulu migas di Wilayah Kerja Rokan.
Keputusan ini bukan sekadar administratif. Dua dari tiga pembangkit dipastikan langsung beroperasi mulai Senin, sementara satu unit lainnya masih menjalani overhaul panjang hingga April 2026. Artinya, suplai listrik dan uap untuk mendukung kegiatan produksi migas Rokan akan segera menguat, meski masih terdapat satu celah pasokan yang harus diantisipasi.
Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman membenarkan arah kebijakan tersebut. Ia menegaskan pengembalian operator MCTN ke PHR sudah final, dengan penyelesaian detail dilakukan secara business to business antara PLN dan PHR.
Sebelumnya, PT PLN Mandau Cipta Tenaga Nusantara (MCTN) merupakan anak usaha PT PLN (Persero) yang menyuplai listrik dan uap bagi kegiatan eksplorasi dan produksi migas di WK Rokan melalui pembangkit North Duri.
Namun, Djoko mengingatkan bahwa tantangan belum sepenuhnya usai. Ia mengungkapkan adanya kehilangan produksi minyak yang cukup besar akibat kondisi pembangkit sebelumnya. Karena itu, ia meminta seluruh pemangku kepentingan bergerak cepat mencari solusi pengganti produksi.
Fokus utama kini diarahkan pada percepatan peningkatan produksi minyak, dengan mengerahkan “segala daya upaya” lintas fungsi dan institusi.
“Mohon bantuan Bapak Ibu semua, kita percepat bersama,” kata Djoko, menutup laporannya dengan nada kolaboratif, sekaligus permohonan doa.
Di tengah dinamika teknis dan keputusan strategis ini, satu pesan menjadi jelas: urusan energi nasional bukan semata soal aset dan megawatt, melainkan tentang kerja bersama—dari ruang rapat pengambil kebijakan hingga lapangan operasi yang menopang ketahanan energi Indonesia.
