Jakarta Pusat, Jakarta, ruangenergi.com-Pemerintah memastikan kebutuhan energi masyarakat selama Ramadan dan Idulfitri 1447 H/2026 dalam kondisi terkendali. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memperkuat pengendalian stok dan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional melalui koordinasi lintas sektor dan pemantauan langsung ke lapangan.
Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, menegaskan kontrol dilakukan secara intensif, terutama menghadapi potensi lonjakan mobilitas masyarakat menjelang mudik dan libur Lebaran.
“Kami melakukan kontrol ketat ketersediaan dan penyaluran BBM selama Ramadan dan menjelang Idulfitri 1447 H. Berdasarkan realisasi hingga saat ini, insyaAllah stok BBM aman dan terkendali,” ujarnya saat menghadiri Kunjungan Kerja Reses Komisi XII DPR RI di Bali, Senin (23/2/2026), dikutip dari website BPH Migas.
Hingga 19 Februari 2026, realisasi penyaluran BBM nasional masih berada dalam koridor perencanaan awal tahun. Dalam 50 hari berjalan: Minyak tanah terealisasi sekitar 12,84% dari kuota. Solar sekitar 13,22%. Pertalite sekitar 12,19%.
Angka tersebut dinilai mencerminkan distribusi yang stabil dan belum menunjukkan tekanan signifikan.
Penguatan koordinasi dilakukan bersama PT Pertamina Patra Niaga, terutama di wilayah dengan potensi lonjakan konsumsi selama arus mudik.
BPH Migas memetakan sejumlah klaster prioritas pengawasan. Pada Klaster Trans Jawa, konsumsi BBM di jalur tol diperkirakan naik 25–30% dibandingkan hari biasa.
Beberapa titik yang menjadi perhatian antara lain: Koridor Cipali (Subang–Indramayu).Ruas Semarang–Solo (Boyolali). Simpul Solo–Yogyakarta (Colomadu).
Selain itu, Klaster Penyeberangan seperti Merak–Bakauheni dan Ketapang–Gilimanuk juga diprediksi mengalami peningkatan signifikan. Sementara pada Klaster Tujuan Akhir, daerah seperti Yogyakarta, Solo Raya, Surabaya, Malang Raya, Banyumas, hingga Bandung masuk dalam radar pengawasan.
Strategi mitigasi disiapkan untuk mencegah kelangkaan maupun antrean panjang di SPBU.
Sebagai langkah antisipatif, Pertamina menyiapkan: Penguatan stok di depot penyangga. SPBU modular di jalur tol dan kawasan wisata. Layanan motoris untuk menjangkau kendaraan di titik kemacetan.
Kementerian ESDM juga akan mengaktifkan Posko Nasional Ramadan dan Idulfitri mulai 12–31 Maret 2026. Posko ini melibatkan pengawasan BBM, LPG, gas bumi, kelistrikan, hingga antisipasi kebencanaan geologi.
Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, menegaskan kunjungan kerja ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan legislatif.
“Kami ingin ada jaminan pasokan yang andal bagi masyarakat agar Ramadan dan Idulfitri berjalan dengan baik,” ujarnya.
Dalam kunjungan lapangan, BPH Migas meninjau Fuel Terminal Sanggaran dan sejumlah SPBU di Denpasar Barat. Rata-rata stok BBM di terminal tercatat cukup untuk 6–7 hari, dengan jadwal kedatangan kapal dan distribusi berjalan tepat waktu.
Tingkat keterisian tangki timbun SPBU berada pada kisaran 60–70 persen. Untuk mengantisipasi lonjakan permintaan, disiapkan tambahan delapan unit mobil tangki.
Distribusi BBM di Bali dikendalikan melalui Terminal Sanggaran dan Integrated Terminal Manggis yang terintegrasi. Pemerintah juga mengimbau masyarakat menggunakan BBM subsidi dan kompensasi sesuai peruntukannya.
“Mari kita bersama-sama mengonsumsi BBM subsidi dan kompensasi negara sesuai kebutuhan dan tujuan agar tidak terjadi antrean maupun kekurangan bahan bakar di titik-titik kepadatan saat Idulfitri,” pungkas Wahyudi.
Dengan berbagai langkah mitigasi tersebut, pemerintah optimistis pasokan energi selama Ramadan hingga Lebaran 2026 tetap aman, terkendali, dan mampu menopang mobilitas jutaan masyarakat Indonesia.
