Jakarta Pusat, Jakarta, ruangenergi.com— Pemerintah mulai mengubah strategi pengembangan jaringan gas bumi untuk rumah tangga (jargas). Pengembangan infrastruktur gas bumi ke rumah-rumah masyarakat akan lebih dulu difokuskan di Pulau Jawa sebelum secara bertahap diarahkan ke wilayah Sumatera dan Sulawesi.
Hal tersebut disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam rapat bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (31/8/2026).
Dalam pemaparannya, Bahlil menyebut pemerintah saat ini tengah memprioritaskan pembangunan jargas di Jawa. Sementara perluasan ke Sumatera dan Sulawesi diproyeksikan mulai didorong pada 2027.
“Sekarang kita lagi fokus di Jawa. Mungkin 2027 kita sudah mulai menggiring ke Sumatera dan Sulawesi,” ujar Bahlil dalam rapat tersebut.
Strategi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas pemanfaatan gas bumi domestik sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap LPG. Pemerintah sebelumnya telah menetapkan pembangunan 160.000 sambungan rumah tangga jargas pada 2026, yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia.
Jargas dinilai memiliki posisi strategis dalam agenda ketahanan energi. Gas bumi yang disalurkan langsung melalui jaringan pipa maupun skema beyond pipeline seperti CNG dapat menjadi alternatif LPG untuk kebutuhan rumah tangga.
Kementerian ESDM menyebut pengembangan jargas merupakan bagian dari diversifikasi energi, penyediaan energi yang lebih murah dan bersih, sekaligus upaya mengurangi beban subsidi LPG.
Pemerintah juga telah mengembangkan konsep jargas berbasis CNG di wilayah yang belum terhubung dengan jaringan pipa transmisi utama. Di Sleman, misalnya, jargas berbasis CNG telah melayani ribuan sambungan rumah tangga.
Dengan strategi baru tersebut, Jawa menjadi wilayah yang akan terlebih dahulu dipadatkan pembangunan jargasnya. Setelah kesiapan infrastruktur dan sumber gas di Jawa semakin kuat, pemerintah akan mulai menggeser fokus ke Sumatera dan Sulawesi.
Dalam rapat dengan DPR, Bahlil juga menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur energi harus benar-benar diarahkan untuk kepentingan rakyat.
Ia mengatakan pemerintah akan mengurangi berbagai belanja yang dinilai tidak produktif, termasuk perjalanan dinas dan rapat-rapat yang tidak diperlukan.
“Semua kita bikin program-program rakyat dan infrastruktur. Jadi tidak ada yang dimain-mainkan di bagian kita,” tegas Bahlil.
Menurut dia, efisiensi tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan arahan Presiden kepada Kementerian ESDM agar anggaran negara lebih banyak diarahkan kepada program yang manfaatnya dapat dirasakan langsung masyarakat.
Pembangunan jargas pun menjadi salah satu program yang masuk dalam agenda tersebut. Kementerian ESDM sebelumnya telah memasukkan pembangunan jargas sebagai program strategis bersama pembangunan pipa gas, listrik desa, bantuan pemasangan listrik baru, dan program energi lainnya.
Jika strategi ini berjalan sesuai rencana, 2026 akan menjadi fase percepatan jargas di Jawa, sementara 2027 menjadi momentum perluasan menuju Sumatera dan Sulawesi. Target akhirnya bukan sekadar membangun pipa, tetapi membawa gas bumi domestik lebih dekat ke dapur masyarakat sekaligus mengurangi ketergantungan pada LPG.
