Jakarta Pusat, Jakarta, ruangenergi.com-Industri energi surya menyambut optimistis peluncuran dan groundbreaking Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 GWp yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa (25/8/2026).
Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) menilai program tersebut menjadi sinyal kuat pemerintah dalam mendorong energi surya sebagai salah satu tulang punggung penyediaan listrik nasional.
Dalam tahap awal, program PLTS 100 GWp akan dimulai dengan paket sebesar 5,3 GWp di 15 lokasi, dengan kebutuhan investasi mencapai Rp1.140 triliun atau sekitar US$71,3 miliar.
Menariknya, paket awal tersebut tidak hanya mengandalkan satu model pembangkit. Pengembangannya mencakup tiga tipologi sekaligus, yakni PLTS ground-mounted di lahan terbuka, PLTS atap, dan PLTS terapung di waduk maupun badan air.
Sejumlah proyek bahkan sudah bergerak ke tahap konstruksi, seperti PLTS Tembesi dan PLTS Karangkates. Sementara groundbreaking dilakukan untuk PLTS Gilimanuk, Banyuwangi, Pasuruan, dan Gajah Mungkur.
AESI juga mencatat sekitar 4,67 GWp dari paket awal telah berstatus siap tender, antara lain PLTS Jatiluhur, Cirata, Jatigede, dan Madura. Artinya, sebagian besar paket awal berpotensi memasuki proses pengadaan dalam hitungan bulan.
Target 100 GWp dalam Tiga Tahun
Tantangan terbesar kini bukan lagi sekadar menetapkan target, melainkan memastikan target tersebut benar-benar terbangun.
Presiden menetapkan penyelesaian program dalam waktu tiga tahun. Dengan skala 100 GWp, AESI menghitung kebutuhan pembangunan mencapai sekitar 33 GWp per tahun.
Menurut AESI, target sebesar itu menuntut perancangan ulang sistem penyediaan energi secara menyeluruh. Namun, asosiasi menilai target ambisius tersebut justru dapat menjadi pemicu percepatan transformasi industri surya nasional.
Untuk memastikan mandat tersebut berjalan, AESI mengidentifikasi lima prasyarat utama.
Pertama, desain lelang dan perjanjian jual beli listrik harus bankable. Dengan 4,67 GWp sudah siap tender, kualitas dokumen lelang dan kepastian offtake akan menjadi faktor penting untuk menjaga kecepatan proyek.
Kedua, kesiapan jaringan dan sistem penyimpanan energi. AESI menyoroti peran Battery Energy Storage System (BESS) karena proyeksi penghematan Rp73,9 triliun per tahun didasarkan pada kombinasi PLTS dan sistem penyimpanan energi. Karena itu, BESS dinilai perlu masuk sejak tahap desain lelang.
Ketiga, kepastian lahan dan perizinan satu pintu. Verifikasi lahan bersama Kementerian ATR/BPN dan kementerian terkait dinilai perlu terus dipercepat.
Keempat, kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) harus dirancang secara bertahap agar mampu menarik investasi pabrik sekaligus membangun basis manufaktur PLTS di Indonesia.
Kelima, penyiapan tenaga kerja perlu dipacu melalui sertifikasi instalatir dan pelatihan vokasi dalam skala yang sebanding dengan kebutuhan pembangunan. AESI menyebut dua aspek terakhir tersebut berkaitan dengan proyeksi 5.518.000 lapangan kerja dari program PLTS 100 GWp.
AESI menegaskan keberhasilan program tidak bisa dikerjakan oleh satu pihak. Lima prasyarat tersebut bersinggungan dengan berbagai kewenangan sehingga membutuhkan koordinasi erat antara pemerintah, PLN, dan industri.
Koordinasi yang telah terbangun dinilai menjadi modal penting untuk memastikan paket-paket berikutnya dapat bergerak lebih lancar setelah paket awal berjalan.
Ketua Umum AESI Mada Ayu Habsari mengatakan industri energi surya siap terlibat langsung dalam mengawal pelaksanaan program.
“AESI beserta seluruh anggotanya siap bekerja bersama pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan program ini,” ujar Mada. AESI juga mengusulkan pembentukan kanal teknis bersama untuk mengawal lima prasyarat tersebut agar kontribusi industri dapat berjalan konkret dan terukur.
Dengan paket awal yang sebagian sudah konstruksi dan 4,67 GWp siap tender, bola kini berada di lapangan implementasi.
Bagi industri surya, Program PLTS 100 GWp bukan lagi sekadar angka besar di atas kertas. Target tersebut mulai diterjemahkan menjadi proyek, investasi, jaringan, manufaktur, tenaga kerja, hingga sistem penyimpanan energi.
Jika lima prasyarat tersebut mampu dikawal secara konsisten, ambisi 100 GWp dalam tiga tahun berpeluang menjadi salah satu lompatan terbesar industri energi surya Indonesia.
