Karawang, ruangenergi.com – Pemerintah menargetkan seluruh desa di Indonesia memperoleh akses listrik pada 2029–2030. Untuk mengejar target tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, meminta pemerintah daerah bersama PT PLN (Persero) aktif mendata desa, dusun, hingga rumah tangga yang belum menikmati layanan listrik secara memadai.
Bahlil menyampaikan hal itu saat meninjau pelaksanaan Program Listrik Desa (Lisdes) dan rumah tangga penerima Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) di Desa Muara Baru, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, Kamis (15/10).
Menurut Bahlil, secara nasional masih terdapat sekitar 11.000 desa yang belum memperoleh akses listrik dan jutaan rumah tangga yang belum memiliki sambungan listrik sendiri. Karena itu, pendataan yang akurat diperlukan agar program pemerintah dapat menjangkau masyarakat yang masih membutuhkan layanan kelistrikan.
“Jadi itu yang pemerintah lakukan, agar semua desa dan dusun wajib untuk mereka mendapatkan hak yang sama, yaitu manfaat pelayanan daripada listrik. Dan listrik ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegas Bahlil.
Perkuat Jaringan dan Perluas Sambungan Rumah Tangga
Upaya pemerataan listrik tersebut terlihat di Dusun Prau Bosok, Desa Muara Baru. Di wilayah pesisir Cilamaya ini, jaringan listrik sebenarnya telah tersedia sejak lama. Namun, tegangan yang rendah membuat aliran listrik belum optimal. Sejumlah keluarga bahkan masih mengandalkan sambungan dari rumah tetangga karena belum memiliki sambungan listrik sendiri.
“Dulu, daerah ini, wilayah ini khususnya, itu sudah ada listrik. Tapi tegangannya rendah. Maka, arus yang masuk untuk mengalir listrik itu tidak maksimal. Program yang kita lakukan adalah bagaimana meningkatkan arus masuknya listrik supaya kuat,” ujar Bahlil.
Melalui Program Lisdes Tahun Anggaran 2025, pemerintah membangun Jaringan Tegangan Menengah (JTM) sepanjang 0,549 kilometer sirkuit, Jaringan Tegangan Rendah (JTR) sepanjang 0,91 kilometer sirkuit, serta satu unit gardu distribusi berkapasitas 50 kVA di Dusun Prau Bosok.
Infrastruktur tersebut disiapkan untuk melayani 93 calon pelanggan rumah tangga. Dalam kunjungan itu, Bahlil turut meninjau tiang dan gardu distribusi, menyalakan kWh meter, serta berdialog dengan warga penerima manfaat.
Pembangunan jaringan listrik juga diperkuat melalui program BPBL yang menyasar rumah tangga yang belum memiliki sambungan listrik sendiri.
Penerima BPBL mendapatkan paket bantuan berupa instalasi listrik rumah, pengujian dan Sertifikat Laik Operasi (SLO), biaya penyambungan ke jaringan PLN dengan daya 900 VA, serta token listrik perdana senilai Rp100.000.
Bahlil menjelaskan, Lisdes dan BPBL memiliki fungsi yang saling melengkapi. Lisdes berperan menghadirkan sekaligus memperkuat jaringan listrik hingga ke wilayah yang belum terlayani secara memadai. Sementara itu, BPBL membantu rumah tangga kurang mampu mendapatkan sambungan listrik sendiri sehingga tidak lagi bergantung pada sambungan milik tetangga.
Karawang dan Jawa Barat Jadi Bagian dari Pemerataan Listrik
Di Kabupaten Karawang, program BPBL pada 2025 telah menjangkau 915 rumah tangga. Sementara pada 2026, pemerintah menargetkan bantuan bagi 683 rumah tangga.
Dari target tersebut, sebanyak 299 rumah tangga telah menyala, 360 rumah tangga telah terpasang dan menunggu penyalaan, sedangkan 24 rumah tangga lainnya masih dalam tahap pemasangan instalasi.
Khusus di Kecamatan Cilamaya Wetan, target BPBL pada 2026 ditetapkan sebanyak 52 rumah tangga.
Capaian yang lebih luas terlihat di tingkat Provinsi Jawa Barat. Melalui Program Lisdes 2025, pemerintah telah menjangkau 210 lokasi dengan total 10.893 pelanggan. Adapun BPBL pada tahun yang sama telah diberikan kepada 15.831 rumah tangga.
Untuk 2026, program BPBL di Jawa Barat ditargetkan menjangkau 25.000 rumah tangga.
Angka-angka tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses listrik, baik melalui pembangunan dan penguatan jaringan maupun penyediaan sambungan langsung ke rumah warga yang membutuhkan.
Listrik untuk Mendorong Kualitas Hidup
Pemerataan akses listrik tidak hanya berkaitan dengan tersedianya infrastruktur kelistrikan, tetapi juga kesempatan masyarakat untuk menikmati layanan dasar yang lebih layak.
Ketersediaan listrik yang andal diharapkan dapat mendukung kegiatan belajar anak-anak, membuka peluang usaha produktif bagi keluarga, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa dan dusun yang selama ini belum terlayani secara optimal.
Dengan meminta pemerintah daerah dan PLN terus memetakan kebutuhan di lapangan, pemerintah berupaya memastikan tidak ada wilayah maupun rumah tangga yang tertinggal dalam agenda pemerataan listrik nasional.
Target seluruh desa memperoleh akses listrik pada 2029–2030 pun menjadi bagian dari komitmen menghadirkan pelayanan kelistrikan yang merata bagi masyarakat Indonesia.
