Jakarta Pusat, Jakarta, ruangenergi.com – Pemerintah kembali melakukan penyesuaian kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) bagi sektor industri. Melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 281.K/MG.01/MEM.M/2026, pemerintah menetapkan perubahan keempat atas daftar pengguna gas bumi tertentu beserta harga gas yang mendapatkan fasilitas harga khusus tersebut.
Ruangenergi.com membaca isi keputusan yang ditetapkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 10 Juli 2026 tersebut. Ada sejumlah hal penting yang patut dicermati, terutama perubahan ketentuan mengenai pasokan gas bumi, penyesuaian daftar industri penerima HGBT, serta besaran volume dan harga gas yang berlaku di berbagai wilayah Indonesia.
Perlu dicatat, dokumen ini bukan Peraturan Menteri (Permen) ESDM, melainkan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM. Keputusan tersebut merupakan perubahan keempat atas Kepmen ESDM Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri.
Tiga hal penting yang berubah
Dalam diktum kesatu, Kepmen ESDM 281/2026 mengubah ketentuan diktum ketiga dalam Kepmen ESDM 91/2023.
Perubahan ini memperjelas tiga prinsip yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan HGBT.
Pertama, volume gas bumi yang dialokasikan kepada pengguna gas bumi tertentu harus mempertimbangkan ketersediaan pasokan gas bumi dan/atau kecukupan penerimaan bagian negara.
Kedua, ketersediaan volume gas bumi sebagaimana dimaksud dalam keputusan tersebut harus memperhatikan kemampuan pasokan gas bumi yang disediakan oleh badan usaha pemegang izin usaha niaga minyak dan gas bumi.
Ketiga, setiap pengguna gas bumi tertentu harus mendapatkan volume gas bumi sesuai ketersediaan volume pasokan gas bumi dan/atau kecukupan penerimaan bagian negara.
Artinya, pemberian fasilitas HGBT tidak semata-mata didasarkan pada kebutuhan industri. Ketersediaan pasokan gas dan kemampuan penerimaan negara juga menjadi pertimbangan penting dalam pelaksanaannya.
Dengan demikian, kepastian harga gas khusus bagi industri tetap berkaitan erat dengan kemampuan pasokan di masing-masing wilayah.
Hal penting berikutnya terdapat pada diktum kedua. Pemerintah mengubah Lampiran Kepmen ESDM Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 sebagaimana terakhir diubah melalui Kepmen ESDM Nomor 250.K/MG.01/MEM.M/2026.
Lampiran terbaru inilah yang menjadi bagian penting untuk dibaca oleh pelaku industri, pemasok gas, maupun badan usaha yang terlibat dalam penyaluran gas bumi.
RuangEnergi mencermati, lampiran keputusan tersebut memuat daftar pengguna gas bumi tertentu berdasarkan wilayah, bidang industri, sumber pasokan gas, volume gas bumi, serta harga gas bumi tertentu di plant gate.
Dengan kata lain, pemerintah tidak hanya mencantumkan siapa yang berhak menerima HGBT, tetapi juga menjelaskan dari mana sumber gas berasal, berapa volume yang dialokasikan, dan berapa harga yang ditetapkan.
Berapa harga gas yang ditetapkan?
Dari pembacaan RuangEnergi terhadap tabel lampiran halaman 7 hingga 17, harga HGBT yang tercantum bervariasi menurut pengguna, wilayah, dan sumber pasokan.
Berikut beberapa contoh yang tercantum dalam keputusan tersebut:
| Wilayah | Pengguna gas | Harga HGBT |
| Sumatera Utara | PT Pupuk Iskandar Muda | US$6,50/MMBTU |
| Sumatera Selatan | PT Pupuk Sriwidjaja Palembang | US$6,50/MMBTU |
| Jawa Barat dan Lampung | PT Pupuk Kujang | US$6,90/MMBTU |
| Jawa Barat dan Lampung | Sejumlah industri petrokimia dan keramik | US$7,00/MMBTU |
| Jawa Tengah dan Jawa Timur | Sejumlah industri kaca | US$6,00–7,00/MMBTU |
| Jawa Timur | Sejumlah industri pupuk, petrokimia, keramik dan baja | US$7,00/MMBTU |
Angka-angka tersebut merupakan contoh dari daftar yang tercantum dalam lampiran, bukan keseluruhan daftar penerima HGBT.
Salah satu hal menarik adalah adanya perbedaan harga antarpengguna. Bahkan, dalam satu wilayah, harga gas dapat berbeda berdasarkan kelompok pengguna dan sumber pasokannya.
Hal ini memperlihatkan bahwa skema HGBT dalam keputusan tersebut tidak menerapkan satu harga seragam untuk seluruh industri penerima.
Pasokan gas berasal dari berbagai wilayah kerja
RuangEnergi juga mencermati kolom sumber pasokan gas bumi dalam lampiran keputusan.
Pasokan gas bagi industri penerima HGBT berasal dari sejumlah wilayah kerja migas dan jaringan niaga gas, antara lain:
- WK Corridor.
- WK Jambi Merang.
- WK PEP (Asset II).
- WK Madura Strait.
- WK Cepu.
- WK Brantas.
- WK WN.
- Serta sejumlah sumber pasokan melalui jaringan niaga PT Pertagas Niaga dan badan usaha lainnya.
Pencantuman sumber pasokan ini menjadi penting karena pelaksanaan HGBT membutuhkan keterhubungan antara ketersediaan produksi gas hulu migas, infrastruktur pengangkutan, kegiatan niaga, hingga kebutuhan konsumen industri.
Dengan demikian, implementasi kebijakan harga gas khusus tidak bisa dilepaskan dari kondisi pasokan gas di masing-masing wilayah.
Berlaku sejak 1 Januari 2026
Hal lain yang perlu diperhatikan terdapat pada diktum ketiga.
Kepmen ESDM Nomor 281.K/MG.01/MEM.M/2026 menyatakan bahwa ketentuan dalam keputusan tersebut berlaku sejak 1 Januari 2026.
Keputusan ini ditetapkan di Jakarta pada 10 Juli 2026 dan ditandatangani Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Sementara itu, surat pengantar salinan keputusan dari Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Laode Sulaeman kepada sejumlah pejabat kementerian dan lembaga diterbitkan pada 29 Juli 2026.
Penerima surat tersebut antara lain Direktur Jenderal EBTKE, sejumlah direktur jenderal di Kementerian Perindustrian, Kepala SKK Migas, Kepala BPMA, dan Kepala BPH Migas.
Hal ini menunjukkan bahwa implementasi keputusan tersebut membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, terutama terkait ketersediaan pasokan serta pemanfaatan gas bumi untuk industri.
Catatan RuangEnergi: HGBT bukan hanya soal harga murah
Dari keseluruhan isi Kepmen ESDM 281/2026, ada satu pesan kebijakan yang cukup menonjol.
Pemerintah tetap memberikan perhatian terhadap keberlanjutan fasilitas harga gas khusus bagi industri, tetapi pada saat yang sama menegaskan bahwa pemberian volume gas harus mempertimbangkan ketersediaan pasokan dan kecukupan penerimaan negara.
Di sinilah tantangan kebijakan HGBT berada.
Industri membutuhkan kepastian harga dan volume gas untuk menjaga daya saing produk. Namun, sektor hulu migas juga membutuhkan kepastian penyerapan gas, keekonomian proyek, dan keberlanjutan investasi untuk menjaga produksi nasional.
Karena itu, pelaksanaan HGBT perlu mempertemukan dua kepentingan tersebut: industri memperoleh kepastian pasokan dengan harga yang kompetitif, sementara kegiatan hulu migas tetap memiliki ruang keekonomian untuk mempertahankan dan meningkatkan produksi.
Kepmen ESDM 281/2026 menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam mengatur keseimbangan tersebut.
Bagi pelaku industri, yang perlu dicermati bukan hanya besaran harga gas, tetapi juga nama perusahaan yang tercantum, sumber pasokan, volume alokasi, serta ketentuan keberlakuannya.
RuangEnergi akan terus mencermati implementasi kebijakan HGBT ini, terutama dampaknya terhadap kepastian pasokan gas bagi industri dan keberlanjutan investasi hulu migas nasional.
Sumber utama: Kepmen ESDM Nomor 281.K/MG.01/MEM.M/2026, ditetapkan 10 Juli 2026, khususnya diktum kesatu sampai ketiga dan lampiran halaman 7–17. Naskah keputusan terdiri atas 18 halaman.


