Jakarta Pusat, Jakarta, ruangenergi.com-Ada cerita panjang di balik hamparan Laut Arafura, Maluku. Sebuah cerita tentang penemuan gas raksasa, pergantian strategi, investasi puluhan miliar dolar Amerika Serikat, dan penantian masyarakat yang berharap kekayaan alam di tanah mereka membawa perubahan kehidupan.
Cerita itu bernama Blok Masela.
Hampir 28 tahun sejak kontrak kerja sama ditandatangani pada 1998, perjalanan pengembangan Blok Masela akhirnya memasuki babak baru. Dari penemuan gas di Lapangan Abadi pada 2000, proyek ini melewati enam periode pemerintahan, berbagai perubahan konsep pengembangan, hingga akhirnya pembangunan fisik Proyek Strategis Nasional (PSN) LNG Abadi Masela resmi dimulai pada 16 Juli 2026.
Bagi industri energi, Masela adalah proyek raksasa yang diharapkan memperkuat ketahanan energi nasional. Namun, bagi masyarakat Kepulauan Tanimbar, Masela memiliki arti yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari: harapan akan pekerjaan, kesempatan ekonomi, penyelesaian hak atas tanah, dan masa depan generasi muda.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyadari bahwa proyek sebesar Masela tidak boleh hanya berbicara mengenai investasi dan produksi gas. Ada masyarakat yang telah hidup dan mengelola tanah di kawasan tersebut jauh sebelum proyek ini dibangun.
Pesan itu disampaikan Bahlil ketika menghadiri groundbreaking PSN LNG Abadi Masela di Desa Lermatang, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, Kamis (16/7/2026).
“Kami ingin proyek yang begini besar dibangun tanpa kita melupakan hak-hak kesulungan masyarakat yang ada di Kepulauan Tanimbar,” ujar Bahlil.
Istilah hak kesulungan yang digunakan Bahlil memiliki makna penting. Pemerintah ingin memastikan masyarakat asli yang memiliki hubungan historis dengan tanahnya tidak kehilangan hak dan kesempatan ketika investasi besar datang ke wilayah mereka.
Bahkan, Bahlil secara terbuka menyinggung masyarakat yang telah mengelola lahan secara turun-temurun, termasuk lahan yang berada di kawasan hutan.
“Karena itu izinkan tadi saya membuat kebijakan, sudah barang tentu nanti kami akan laporkan dan minta arahan (Presiden) agar mereka diberikan ganti rugi, bukan ganti rugi tapi ganti untung untuk dipergunakan sebaik-baiknya,” ungkap Bahlil.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu pesan penting dari groundbreaking Masela. Sebab, keberhasilan proyek energi tidak cukup hanya diukur dari besarnya investasi, tetapi juga bagaimana masyarakat di sekitar wilayah pengembangan mendapatkan manfaat dan haknya diselesaikan.
Dari penemuan gas menuju proyek raksasa
Kisah Masela bermula pada 16 November 1998, ketika pemerintah menandatangani kontrak bagi hasil atau Production Sharing Contract (PSC) dengan INPEX Masela Ltd., perusahaan asal Jepang.
Dua tahun kemudian, pada 2000, INPEX menemukan cadangan gas dan kondensat melalui pengeboran sumur Abadi-1.
Penemuan itu menjadi awal lahirnya proyek Abadi LNG.
Namun, perjalanan dari penemuan cadangan hingga menjadi proyek produksi bukan perkara mudah. Berbagai kegiatan eksplorasi lanjutan dilakukan untuk memastikan potensi reservoir. Pada 2010, pemerintah menyetujui Plan of Development (POD) pertama Lapangan Abadi.
Perjalanan proyek kemudian mengalami perubahan besar pada 2016. Presiden Joko Widodo memutuskan agar fasilitas pengolahan LNG dibangun di darat atau onshore, bukan menggunakan konsep Floating LNG sepenuhnya di laut sebagaimana rancangan awal.
Keputusan tersebut mengubah arah pengembangan proyek. Pemerintah menginginkan agar investasi Masela tidak hanya menghasilkan LNG, tetapi juga memberikan dampak ekonomi lebih luas bagi Maluku.
Pada 16 Juli 2019, pemerintah menyetujui revisi POD I dengan kapasitas produksi LNG sebesar 9,5 juta ton per tahun, pasokan gas pipa untuk kebutuhan domestik, serta produksi kondensat.
Perjalanan kepemilikan proyek juga mengalami perubahan. Shell yang sebelumnya memiliki 35 persen participating interest memutuskan keluar. Pada 2023, Pertamina Hulu Energi masuk dengan kepemilikan 20 persen dan PETRONAS sebesar 15 persen. INPEX tetap menjadi operator dengan porsi 65 persen.
Keterlibatan Pertamina melalui PHE menjadi bagian penting dari kehadiran kepentingan nasional dalam pengembangan lapangan gas tersebut.
Setelah melewati perjalanan panjang, momentum penting akhirnya datang pada 16 Juli 2026.
Presiden Prabowo Subianto secara resmi memulai groundbreaking Proyek LNG Abadi Masela melalui konferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta, sementara kegiatan di lokasi berlangsung di Kepulauan Tanimbar.
Dalam laporannya kepada Presiden, Bahlil menyampaikan bahwa proyek yang telah diperjuangkan selama 28 tahun tersebut merupakan tonggak penting bagi kemandirian energi Indonesia.
Nilai investasi proyek diumumkan mencapai sekitar US$20,9 miliar. Kapasitas produksi LNG dirancang sebesar 9,5 juta ton per tahun, disertai produksi kondensat sekitar 35.000 barel per hari dan pasokan gas pipa domestik sebesar 150 MMSCFD.
Bahlil juga menyampaikan bahwa sekurang-kurangnya 60 persen produksi gas akan diprioritaskan untuk kebutuhan domestik, sedangkan maksimal 40 persen dapat dialokasikan untuk ekspor.
Menurut Bahlil, proyek ini diproyeksikan memberikan penerimaan langsung kepada negara sekitar US$37,8 miliar serta membuka peluang kerja bagi masyarakat.
Bahkan, sekitar 30 persen kesempatan kerja diprioritaskan bagi masyarakat lokal Maluku dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Pemerintah juga memperkirakan proyek ini dapat menyerap sekitar 12.000 tenaga kerja selama masa konstruksi.
Namun, ada satu pesan Bahlil yang terasa lebih dekat dengan masyarakat Tanimbar.
Ia meminta agar INPEX, pemerintah daerah, dan SKK Migas memastikan tenaga kerja lokal mendapatkan kesempatan terlebih dahulu. Masyarakat di wilayah terdekat dengan proyek harus menjadi prioritas sebelum perekrutan tenaga kerja dari luar daerah.
Bahlil bahkan mengungkapkan bahwa sebagian anak daerah telah dikirim untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan di sektor energi, termasuk di Politeknik Energi dan Mineral Akamigas Cepu.
“Jangan sampai anak-anak daerah di sini menganggap investasi masuk, tidak kita memprioritaskan mereka,” tegasnya.
Pesan itu menjadi penting. Masela bukan hanya membutuhkan tenaga ahli dari berbagai negara dan daerah, tetapi juga harus menjadi ruang bagi putra-putri Maluku untuk membangun masa depannya sendiri.
Di sisi lain, perjalanan teknis proyek juga menunjukkan kemajuan.
Kepala SKK Migas Djoko Siswanto membawa kabar penting pada Oktober 2026. Tahap Front-End Engineering Design (FEED) Proyek LNG Abadi berhasil diselesaikan tiga bulan lebih cepat dari jadwal semula.
“Alhamdulillah, pekerjaan ini akhirnya dapat diselesaikan lebih cepat sekitar tiga bulan, yakni pada Oktober 2026,” ungkap Djoko dalam acara INPEX–FEED Completion Ceremony di Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Bagi industri hulu migas, penyelesaian FEED bukan sekadar pencapaian administratif. Tahapan ini merupakan fondasi teknis yang menentukan bagaimana fasilitas produksi gas, sistem bawah laut, kapal pengolahan gas terapung, jaringan pipa, hingga kilang LNG di darat akan dibangun.
Pekerjaan FEED mencakup empat komponen utama, yakni Subsea Umbilicals, Risers and Flowlines (SURF), Gas Export Pipeline (GEP), Floating Production Storage and Offloading (FPSO), serta Onshore LNG Plant (OLNG).
Dalam paparannya, Djoko juga menyampaikan bahwa proses perancangan melibatkan lebih dari 200 tenaga profesional dan mendapat dukungan keahlian dari perguruan tinggi nasional, antara lain Universitas Padjadjaran, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, dan Institut Teknologi Bandung.
Djoko berharap keberhasilan tersebut segera diikuti keputusan investasi akhir atau Final Investment Decision (FID).
“Mudah-mudahan FID-nya segera, kalau bisa akhir tahun ini atau paling telat Januari 2027,” ujarnya saat itu.
Harapan tersebut memperlihatkan betapa pentingnya proyek Masela bagi pemerintah. Sebab, setelah FID ditetapkan, proyek dapat bergerak menuju komitmen investasi dan pelaksanaan konstruksi utama.
Di tengah perkembangan proyek yang semakin nyata, ada kabar yang berpotensi menjadi babak penting bagi masyarakat pemilik tanah di kawasan pembangunan Kilang LNG Abadi Masela.
Informasi yang diterima RuangEnergi.com dari petinggi migas yang berkantor di Jakarta Selatan menyebutkan bahwa pembayaran ganti rugi tanah yang telah dibebaskan untuk kepentingan pembangunan Kilang LNG Masela akan direalisasikan dalam waktu dekat.
Kabar ini tentu menjadi perhatian tersendiri, terutama bagi pemilik asli tanah maupun ahli waris yang selama ini menantikan penyelesaian hak atas tanah mereka.
Hal yang menarik, berdasarkan informasi yang diterima RuangEnergi.com, mekanisme pembayaran akan dilakukan secara langsung kepada pemilik tanah atau ahli waris yang berhak.
Pembayaran tidak akan melalui perantara. Dana ganti rugi akan ditransfer langsung ke rekening pribadi masing-masing pemilik tanah atau ahli warisnya.
Mekanisme pembayaran langsung tersebut menjadi hal penting untuk memastikan hak finansial diterima oleh pihak yang memang berhak atas tanah yang telah dibebaskan.
Informasi ini menarik jika dikaitkan dengan pernyataan Bahlil saat groundbreaking. Menteri ESDM tersebut sebelumnya telah menegaskan bahwa pengembangan Masela tidak boleh mengabaikan hak masyarakat yang secara turun-temurun mengelola lahan di kawasan proyek.
Dengan demikian, penyelesaian ganti rugi tanah menjadi salah satu bagian penting dari upaya menghadirkan manfaat proyek bagi masyarakat setempat.
Bagi masyarakat, kepastian mengenai kapan pembayaran dilakukan dan bagaimana dana tersebut diterima tentu sama pentingnya dengan kepastian pembangunan proyek itu sendiri.
Setelah tanah mereka menjadi bagian dari kawasan pengembangan proyek energi nasional, masyarakat tentu berharap proses penyelesaian hak berjalan dengan jelas, transparan, dan tidak menyisakan persoalan di kemudian hari.
Bahlil dalam laporan groundbreaking menyampaikan bahwa proyek Abadi Masela diproyeksikan memberikan dampak ekonomi dan fiskal yang signifikan bagi pemerintah pusat maupun daerah.
Proyek ini diperkirakan menyumbang sekitar US$137,8 miliar terhadap PDB nasional. Sementara itu, dampak terhadap PDRB Maluku diproyeksikan mencapai US$95 miliar dan PDRB Kabupaten Kepulauan Tanimbar sekitar US$92 miliar sepanjang periode proyeksi proyek.
Selain itu, keberadaan kilang LNG dan fasilitas pendukungnya diharapkan mendorong pertumbuhan industri lokal, UMKM, infrastruktur, transportasi, logistik, serta jasa penunjang industri energi.
Namun, angka-angka besar tersebut perlu diterjemahkan menjadi manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Keterlibatan masyarakat lokal bukan hanya soal memenuhi kebutuhan tenaga kerja selama konstruksi. Lebih jauh, masyarakat perlu memiliki kesempatan untuk masuk ke dalam rantai pasok industri, jasa penunjang, transportasi, logistik, hingga kegiatan ekonomi lain yang tumbuh di sekitar proyek.
Pemerintah, SKK Migas, INPEX, Pertamina, dan PETRONAS memiliki pekerjaan besar untuk memastikan bahwa masyarakat tidak sekadar menjadi penonton ketika investasi raksasa tersebut berjalan.
Meski FEED telah selesai, perjalanan menuju produksi komersial masih membutuhkan sejumlah tahapan penting.
INPEX dalam laporan perkembangan perusahaan per 12 November 2026 menyampaikan bahwa tender EPC untuk empat paket pekerjaan utama masih berlangsung. Kesepakatan penjualan LNG dan gas pipa telah dicapai dengan tiga pembeli pada Oktober 2026, sementara pembicaraan dengan calon pembeli lainnya masih berjalan.
Negosiasi pembiayaan juga masih berlangsung.
Menariknya, terdapat penyesuaian target FID. Jika dalam acara 27 Oktober Djoko berharap keputusan investasi dapat dicapai paling lambat Januari 2027, laporan terbaru INPEX menempatkan target FID sekitar pertengahan 2027.
INPEX memproyeksikan produksi komersial proyek Abadi LNG dimulai pada awal dekade 2030-an.
Artinya, pekerjaan besar masih menanti. Namun, selesainya FEED dan dimulainya proses tender EPC memperlihatkan bahwa proyek telah bergerak ke tahap persiapan investasi yang lebih konkret.
Pada akhirnya, proyek LNG Abadi Masela akan meninggalkan jejak yang jauh lebih besar daripada fasilitas produksi gas dan kilang LNG.
Proyek ini membawa harapan terhadap perubahan ekonomi di Kepulauan Tanimbar. Investasi besar harus mampu menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal, mendorong pertumbuhan usaha masyarakat, serta menghadirkan manfaat ekonomi yang dapat dirasakan dalam jangka panjang.
Pernyataan Bahlil mengenai hak kesulungan masyarakat Tanimbar dan harapan Djoko Siswanto terhadap percepatan FID memperlihatkan dua sisi penting perjalanan Masela: memastikan proyek bergerak menuju produksi sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan manfaatnya.
Di sisi lain, informasi mengenai rencana pembayaran ganti rugi tanah secara langsung kepada pemilik asli atau ahli warisnya menjadi kabar yang patut ditunggu realisasinya.
Masela telah menunggu hampir tiga dekade untuk menjadi proyek LNG yang nyata. Kini, masyarakat Tanimbar juga menunggu agar manfaat pembangunan tidak berhenti pada angka investasi dan kapasitas produksi.
Gas Abadi boleh menjadi nama besar proyek ini. Namun, bagi masyarakat yang hidup di sekitar kawasan pembangunan, ukuran keberhasilannya juga sederhana: hak mereka diselesaikan, kesempatan ekonomi terbuka, dan kesejahteraan benar-benar hadir.
Sebab, proyek energi sebesar Masela seharusnya tidak hanya membuat Indonesia memiliki tambahan pasokan gas. Proyek ini juga harus menjadi bagian dari cerita tentang bagaimana kekayaan alam dikelola untuk memberikan manfaat bagi masyarakat di tempat sumber daya itu berada.
Inilah cerita Masela, dari masa ke masa, mengusung harapan anak bangsa.


