Jakarta, Ruangenergi.com,- Direktur Executive Energy Watch, Mamit Setiawan menilai, proses digitilaisasi SPBU yang dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) sudah berjalan dengan baik apalagi di tengah kondisi pandemik Covid-19 yang masih cukup menghantui.
“Namun proses pekerjaan digitalisasi ini menjadi terbatas karena banyak daerah yang memberlakukan pembatasan sosial serta pengiriman material dari luar menjadi tertunda, mengingat yang harus dilakukan digitalisasi sebanyak 5518 SPBU di seluruh Indonesia,” kata Mamit Setiawan dalam keterangan tertulisnya di Jalarta, Jum’at (15/1/2021).
Mamit juga menyoroti kondisi SPBU yang akan dilakukan digitalisasi dimana sarana dan fasilitas dispensernya berbeda-beda sehingga perlu ada treatment khusus.
”SPBU itu memiliki dispenser yang berbeda-beda bahkan harus diperbaiki jika ingin diintergrasikan dengan system digital ini,” tambah Mamit
Ia juga mengapresiasi Pertamina terkait proges integrasi program digitilisasi ini mengingat sampai Januari 2021 ini sudah mencapai 100% SPBU atau sebanyak 5518 SPBU yang sudah terintegrasi dengan system.
“Soal pencatatan nopol kendaraan bermotor dimana saat ini Pertamina masih menggunakan perangkat digitalisasi (EDC), saya kira ini merupakan upaya yang sangat baik dan bisa segera diselesaikan untuk 5518 SPBU mengingat saat ini belum 100%.” jelas Mamit.
Terkait sinergi BUMN antara Pertamina dengan Telkom, menurut Mamit merupakan langkah yang sangat bagus dan bisa diteruskan untuk SPBU-SPBU yang lain.
“Apalagi program digitalisasi dilaksanakan dengan sistem Manage Service, dimana seluruh investasi program digitalisasi di tanggung oleh Telkom dan kemudian Pertamina membayar Telkom berdasarkan setiap liter BBM yang masuk kedalam Dashboard,” papar Mamit.
Masih menurut Mamit, dengan profiling konsumen pengguna BBM subsidi yang saat ini menggunakan EDC sebagai alat input nopol kendaraan, Mamit mengharapkan ke depan agar Pertamina berkoordinasi dengan Korlantas Polri sehingga data nopol tersebut adalah benar.
“Melalui koordinasi ini, diharapkan kendaraan yang menggunakan BBM subsidi adalah tepat sasaran dan kendaraan yang layak mendapatkan subisidi,” pungkas Mamit.
Sebelumnya, Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas telah mengeluarkan press release mengenai progress pencatatan nopol kendaraan bermotor pada IT nozzle SPBU yang dilakukan oleh Pertamina. Dalam release tersebut disampaikan bahwa pencatatan nopol kendaraan bermotor tersebut masih minim.(SF)
