Anggota Komisi VII DPR

Ini Saran Politisi Dalam Implementasikan Pembangunan Berkelanjutan

Twitter
LinkedIn
Facebook
WhatsApp

Jakarta, Ruangenergi.comKomisi VII DPR-RI menyarankan bahwa Indonesia perlu mengalokasikan dana APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) khusus dan disertai komitmen tinggi dari Kementerian lintas sektoral untuk mengimplementasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

Hal tersebut dikatakan oleh Anggota Komisi VII DPR, Dyah Roro Esti Widya Putri, dalam diskusi Net Zero Summit 2021 yang diadakan Foreign Policy Community Indonesia (FPCI) secara virtual, (21/04).

“Salah satu unsur yang penting dalam mengimplementasikan ini adalah melalui dukungan kebijakan lintas sektoral, sehingga political will menjadi sangat penting,” beber Dyah Roro.

Ia menambahkan, sudah waktunya kini Indonesia fokus terhadap pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan unsur-unsur SDGs.

Menurutnya, seiring dengan gagasan tersebut, komitmen yang selama ini dijalankan Komisi VII DPR dengan masuknya Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT) dalam Prolegnas 2021, dengan harapan dapat mendorong transisi ke energi bersih.

“Ini merupakan wujud dalam merealisasikan berbagai SDGs di antaranya SDG 7 Affordable and Clean Energy dan SDG 13 Climate Action,” imbuh Dyah Roro.

Dirinya memandang bahwa Net Zero Emission yang merupakan upaya meniadakan gas rumah kaca yang dihasilkan oleh aktivitas manusia melalui berbagai upaya salah satunya carbon storage, perlu direalisasikan pada 2050 mendatang.

Ia menegaskan, hal tersebut wajib dilakukan agar dapat mencapai target peningkatan temperatur global rata-rata di bawah 1,5 celsius.

“Jika target tersebut tidak dapat dicapai, maka manusia akan mengalami kiamat di permukaan bumi, yang tentu merupakan masa depan yang sangat sulit untuk dilalui,” bebernya.

Lebih jauh, ia menerangkan, Indonesia perlu mengedepankan pertumbuhan ekonomi bangsa karena memiliki potensi menjadi negara ekonomi terbesar ke-5 dunia pada 2045, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6-7%.

“Namun, kemajuan tersebut perlu diiringi dengan aspek lingkungan hidup, karena manfaat pertumbuhan ekonomi tidak akan bisa dirasakan jika bumi tidak layak huni,” tandasnya.