Tuban, Ruangenergi.com – BPH Migas melaksanakan Sosialisasi Tugas, Fungsi dan Penyuluhan Regulasi Hilir Migas Tahun Anggaran 2021 di Mangrove Center, Tuban, Jawa Timur.
Hadir sebagai narasumber pada kesempatan ini Anggota Komisi VII DPR-RI, Ratna Juwita Sari; Komite BPH Migas Sumihar Panjaitan dan Hari Pratoyo, Sekretaris BPH Migas Bambang Utoro, Sales Branch Manager MOR V PT Pertamina (persero) Adityawarman Sigit Pambudi.
Dalam sambutannya, Anggota Komite BPH Migas, Sumihar Panjaitan mengatakan, pemerintah sudah menetapkan BBM 1 Harga tahun 2020 ada 83, tahun 2021 ditargetkan 76, 2022 ada 72, 2023 ada 56 dan 2024 ada 43 sehingga seluruhnya 330.
Sementara itu untuk gas bumi, jaringan gas rumah tangga sudah ditetapkan sebanyak 57 Kabupaten /Kota. Sumatra 21, Jawa – Madura 26, Kalimantan 7, Sulawesi 2 dan Papua 1 sehingga jumlahnya 57. Rencana 2021 ada untuk 21 Kabupaten /Kota, tetapi sayangnya Tuban belum masuk alokasi.
Pengawasan terhadap 8.222 Penyalur yang terdiri dari SPBU, SPBN, SPDN, APMS, SPBB dan 192 TBBM di seluruh wilayah NKRI. Cadangan BBM Nasional belum bisa, yang ada baru cadangan operasional. Juga lelang pipa transmisi dan wilayah jaringan distribusi. Juga penetapan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa, yang sampai saat ini untuk RT1 selalu lebih murah dari LPG tabung 3 kg.
Selain sosialisasi, juga mengintensifkan pembinaan terhadap badan usaha dan masyarakat melakukan FGD, juga Expo, Goes to campuss untuk mahasiswa.
Sementara, Anggota Komisi VII DPR-RI, Ratna Juwita Sari, dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada BPH Migas kesekian kali memfasilitasi kegiatan seperti ini.
Menurutnya, BPH Migas adalah badan super power yang mengatur Hilir Migas sehingga ketersediaan dan distribusi Migas terjamin di seluruh tanah air, ini yang banyak tidak diketahui masyarakat. Satu – persatu Ratna Juwita menyebut tokoh-tokoh yang hadir, mulai aktivitis lingkungan, pembina olah raga, UMKM, maupun tokoh-tokoh lain, yang membuat bahwa ternyata acara kali ini melibatkan sangat lengkap, sehingga makna kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kiranya lebih bernilai.
Ratna menambahkan, selama ini masyarakat banyak yang belum kenal BPH Migas sebagai regulator, selama ini Pertamina yang sangat dikenal pada sisi operator.
Kedepannya, jika kemandiriian anggaran BPH Migas terwujud, berbagai elemen di Tuban semoga bisa menjadi bagian kerjasama sinergis dengan BPH Migas.
Kemudian, Anggota Komite BPH Migas Hari Pratoyo dalam paparannya, BPH Migas mengatur kuota BBM, serta gas bumi melalui pipa. Tugas BPH Migas Terkait gas bumi; pengangkutan gas bumi melalui pipa, menetapkan toll fee, saat ini sudah 65 ruas pipa transmisi, menetapkan harga gas rumah tangga 57 Kabupaten /Kota yang sampai saat ini selalu lebih murah dari LPG tabung, sudah 57 Kabupaten /kota , mengatur pengusahaan transmisi dan distribusi.
Sektor BBM tugasnya menyediakan BBM, mendistribusikan ke masyarakat luas, menyiapkan cadangan BBM Nasional yang saat ini baru bisa sebatas cadangan operasional, pemanfaatan fasilitas Pengangkutan dan penyimpanan BBM.
BBM satu harga dikembangkan di wilayah 3T, terdepan, terluar dan terpencil, tujuannya untuk mewujudkan keadilan energi. Saat ini sudah ada 253 SPBU BBM 1 Harga.
Selain itu, penyaluran BBM JBT solar dan JBKP premium. Seluruh Indonesia kuota 15,2 juta, realisasi tidak habis . Untuk pipa, kita berharap di Tuban bisa segera terbangun. Jatim JBT solar sudah mulai berkurang, 2019 over, 2020 mencapai 93%, Tuban ada 26 SPBU dan 2 SPBN, ada 3 SPBKB AKR Corporindo . Tahun 2020 Penyaluran BBM solar, Tuban kuota 119.000 KL tidak tercapai, 2021 sampai dengan Februari baru 12 %.
Premium 2020 realisasi 60 %, 2021 belum ada. BBM satu harga menyebar, di Jawa hanya 3. Pertashop yang memasarkan pertamax baru 238, sedangkan Microsite milik Exxon sudah 585 buah.
SBM MOR V PT Pertamina (Persero) Adityawarman Sigit Pambudi memaparkan saat ini Premium terus dikurangi, diganti dengan Pertalite yang ron lebih baik.
IT Nozzle SPBU juga diterapkan, selain itu juga dilakukan pencatatan nomor polisi kendaraan.
Pertashop juga sedang dikembangkan oleh Pertamina, bentuk SPBU kecil yang memasarkan pertamax atau pertadex. Meski ada larangan mudik, Pertamina tetap mengcover pengamanan BBM jangan sampai terjadi kelangkaan.
