Jakarta, Ruangenergi.com – Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR-RI dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM, menghasilkan 7 kesimpulan.
Hasil kesimpulan RDP dibacakan oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eddy Soeparno, selaku pimpinan sidang, (24/05).
Adapun hasil kesimpulannya sebagai berikut :
Pertama, Komisi VII DPR-RI mendesak Dirjen Migas Kementerian ESDM RI untuk meningkatkan pengawasan pada realisasi penyaluran LPG Tabung 3 Kg agar target 7,5 juta MT dapat terpenuhi dan tepat sasaran kepada masyarakat dan usaha mikro yang membutuhkan.
Kedua, komisi VII DPR-RI mendesak Dirjen Migas Kementerian ESDM untuk mendorong pemerataan implementasi program Pertashop di seluruh Indonesia, khususnya di daerah Terdepan, Tertinggal dan Terluar (3T) untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat dalam mendapatkan Pertalite.
Ketiga, Komisi VII DPR-RI bersepakat dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM bahwa program Pertashop bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas mendapatkan BBM yang dibutuhkan masyarakat.
Keempat, Komisi VII DPR-RI mendesak Dirjen Migas Kementerian ESDM untuk segera mengevaluasi implementasi program LPG Tabung 3 Kg termasuk memperkuat penegakan hukum terhadap indikasi pelanggaran program subsidi tersebut.
Kelima, Komisi VII DPR-RI mendesak Dirjen Migas Kementerian ESDM untuk mengawal pengembangan proyek GRR Tuban termasuk memastikan penyerapan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) agar dapat beroperasi sesuai dengan timeline yang sudah ditentukan.
Keenam, Komisi VII DPR-RI bersepakat bersama Dirjen Migas Kementerian ESDM untuk melakukan pembahasan lanjutan terkait sistem pendistribusian dan pengawasan subsidi LPG 3 Kg.
Ketujuh, Komisi VII DPR-RI meminta Dirjen Migas Kementerian ESDM untuk menyampaikan data-data jawaban tertulis atas semua pertanyaan Anggota Komisi VII DPR-RI dan disampaikan paling lambat tanggal 31 Mei 2021.
Sebelum mengakhiri sidang tersebut, Pimpinan Sidang meminta Dirjen Migas Kementerian ESDM, Tutuka Ariadji untuk memberikan kata penutup.
“Dukungan dari Komisi VII tetap kami perlukan ke depan, sehingga kami bisa lebih baik dalam memberikan kebijakan untuk masyarakat Indonesia,” tandas Tutuka Ariadji,
