Jakarta, Ruangenergi.com – Berita-berita di media yang viral tentang utang PT PLN (Persero) yang telah melampaui Rp 500 triliun sangat membahayakan nasib PLN sebagai BUMN yang mengelola cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Jangan sampai masyarakat umum jadi korban atas kesalahan para pejabat dan management BUMN.
Ada apa dengan PLN? Mengapa bisa separah ini? Ilmu ekonomi mana yang bisa menjelaskan secara wajar di mana sebuah perusahaan monopoli, mendapat subsidi dari negara, menjual listrik dapat untung, tapi justru merugi dan berutang sangat besar.
“Sepertinya ada kekeliruan yang amat besar yang telah terjadi hingga PLN seperti hidup segan mati tak mau. Siapa yang akan bertanggung jawab atas utang sebesar itu? Siapa yang menyebabkan utang PLN bengkak hingga muncul angka 500 triliun,” tanya Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI), Ferdinand Hutahaean dalam pesan tertulisnya yang diterima Ruangenergi.com di Jakarta, Senin (07/6).
Menurut dia, perusahaan monopoli seperti PLN tidak seharusnya rugi dan berutang besar seperti sekarang.
“Kalau sudah seperti ini masih adakah yang berani menyatakan bertanggung jawab atas semua ini atau semua akan mencari-cari alasan untuk lari dari kenyataan?” Tanya Ferdinand lagi.
Selain masalah yang melilit PLN, belakangan ini banyak sekali berita negatif terkait BUMN lain diantaranya Pertamina, Garuda Indonesia, BUMN Karya dan banyak lagi. Ada apa dengan sektor ini hingga berita yang muncul adalah kesan-kesan negatif?
“Berita rugi, berita utang dan bahkan berita-berita tentang kredit macet. BUMN kita benar-benar sakit. Garuda bahkan hampir mati dengan beban utang Rp 70 triliun lebih dan equitas yang minus Rp 41 triliun. Ini lebih parah dari kanker stadium 4 yang sulit dicari obatnya,” ketusnya.
Pengelolaan BUMN yang seharusnya menghasilkan untung bagi negara justru menjadi beban negara. ironisnya, penyertaan Modal Negara yang justru lebih sering terdengar dibanding BUMN menyetorkan keuntungan bagi ABPN.
“Sepertinya ada yang salah dengan pengelolaannya dan bukan sekedar kesalahan biasa yang harus dievaluasi pemerintah,” cetusnya.
Untuk itu, pihaknya mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan evaluasi kepada Menteri BUMN, Erick Tohir yang tampaknya tidak memiliki jalan solusi untuk menyelesaikan berbagai masalah di perusahaan-perusahaan BUMN.
“Selain rutin gonta ganti management dan komisaris serta mencari utang untuk memutup utang, kondisi ini juga akan memperdalam jurang kejatuhan BUMN kita. Harus ada terobosan besar-besaran untuk mengangkat kembali BUMN yang terpuruk, ganti management dengan yang memiliki konsep out of the box bukan yang normatif semata,” pungkasnya.(Red)
