Jakarta, Ruangenergi.com – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyetujui Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2021-2030.
Dalam peluncuran RUPTL tersebut yang disiarkan secara virtual, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan (Dirjen Gatrik), Kementerian ESDM, Rida Mulyana, menyampaikan bahwa selain perencanaan pembangkitan, rencana pembangunan transmisi juga menjadi perhatian khusus pemerintah.
Hal tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan keandalan, menurunkan Biaya Pokok Penyediaan (BPP), penyaluran energi listrik dari daerah yang over supply ke daerah yang defisit, penyaluran listrik ke daerah Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus, Smelter, dan lain-lain.
“Pemerintah juga fokus meningkatkan pemanfaatan sumber daya EBT ke pusat beban, mengingat potensi EBT jauh dari pusat beban listrik. Rencana pembangunan jaringan distribusi bagi masyarakat yang belum teraliri listrik dan peningkatan jam nyala menjadi 24 jam pada sistem isolated, juga menjadi perhatian dari Pemerintah dan PLN,” jelas Rida, (05/10).
Menurutnya, Pemerintah dan PLN sangat berhati-hati dalam menyusun RUPTL PT PLN 2021-2030. Baik dari sisi kebutuhan demand listrik maupun dari sisi perencanaan pembangkitan, transmisi dan distribusi.
Hal tersebut sangat mempertimbangkan keterbatasan kemampuan investasi, dan saat ini PLN didorong untuk lebih fokus berinvestasi pada pengembangan dan penguatan sistem penyaluran tenaga listrik serta peningkatan pelayanan konsumen.
Sementara, Direktur Utama PT PLN, Zulkifli Zaini, mengatakan bahwa PLN akan berupaya melakukan peningkatan demand dengan program pemasaran yang agresif seperti kompor induksi, kendaraan listrik (EV) dan upaya lainnya dengan bekerja sama dengan pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar terciptanya demand baru di Kawasan Industri (KI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP), Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) dan yang lainnya.
“Pada sisi infrastruktur PLN akan meminimalkan penambahan kapasitas infrastruktur baru dan melaksanakan relokasi pembangkit PLTG/GU ke daerah-daerah yang membutuhkan untuk meminimalkan biaya investasi dan meningkatkan utilisasi aset serta melaksanakan negosiasi penyesuaian jadwal, baik itu kepada IPP pembangkit maupun penyedia bahan bakar,” kata Zulkifli.
Menurut Zulkifli, pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana direncanakan dalam RUPTL ini memerlukan sinergi antara PLN dan peran serta seluruh stakeholders.
Dia menjelaskan, pihak swasta, badan usaha pengembang/IPP dan Lembaga Pendanaan memiliki peran penting dalam mendukung penyediaan kebutuhan investasi yang sangat besar dalam mewujudkan instalasi ketenagalistrikan yang aman, andal dan ramah lingkungan.
Sementara, Menteri ESDM, Arifin Tasrif, dalam sambutannya mengatakan, dirinya menghimbau kepada seluruh stakeholders untuk saling bersinergi, bahu membahu mewujudkan instalasi tenaga listrik yang aman, andal, ramah lingkungan, dan lebih hijau sesuai RUPTL PLN 2021-2030.
“Kami imbau agar PLN dapat melaksanakan RUPTL ini sesuai dengan rencana, akan sia-sia jika RUPTL yang telah disepakati bersama, tidak dilanjutkan ke tahap pengadaan dan direalisasikan. Kami minta seluruh infrastruktur yang direncanakan dalam RUPTL ini dapat COD tepat waktu,” beber Arifin.
