Jakarta, Ruangenergi.com – Guna mencegah terjadinya Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) akhirnya mengeluarkan kebijakan relaksasi terkait penyaluran Solar subsidi.
Sumber Ruangenergi.com yang tidak ingin disebutkan namanya tersebut mengatakan bahwa kebijakan relaksasi itu untuk mencegah terjadinya kelangkaan BBM bersubsidi.
Seperti yang terjadi di beberapa daerah seperti di Sumatera Utara, Jambi dan beberapa wilayah di pulau Sumatera dalam beberapa hari terakhir.
Sebelumnya, pemerintah dalam APBN 2021 menetapkan kuota Solar sebanyak 15,8 juta Kilo Liter (KL) berdasarkan kuota per lembaga penyalur/SPBU.
“Sudah diterbitkan surat relaksasi dari BPH Migas untuk memberi kewenangan kepada Pertamina Patra Niaga untuk menyesuaikan kuota di daerah yang over dan melaporkan ke BPH Migas,” jelasnya, (19/10).
Selain itu, BPH Migas juga akan mengundang Sub Holding Pertamina Patra Niaga (PPN) untuk melakukan koordinasi lanjutan dan menyusun prognosa permintaan bio solar hingga akhir 2021, agar kuota solar subsidi tidak terlampaui.
“Selanjutnya BPH mengundang PPN untuk koordinasi dalam rangka menyusun prognosa demand Bio Solar sampai akhir Desember 2021 dengan mempertimbangkan PPKM sudah menurun dan adanya peningkatan aktivitas ekonomi dan masyarakat,” tuturnya.
Saat dikonfirmasi, Pjs. Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, SH C&T, Irto Ginting, berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan Bahah Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Solar dan lainnya dengan berkoordinasi kepada BPH Migas.
“Prinsipnya Pertamina Patra Niaga berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan akan Solar subsidi dan secara paralel akan berkoordinasi dengan BPH Migas untuk penambahan kuota,” terang Irto kepada Ruangenergi.com.
Dia meminta agar masyarakat tidak perlu khawatir mengenai kelangkaan BBM jenis Solar yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia.
“Untuk stok BBM dalam posisi aman. Dihimbau masyarakat tidak khawatir, dan membeli BBM sesuai kebutuhan,” tutupnya.
