Jakarta, Ruangenergi.com – Pemerintah Provinsi Maluku melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT Petrotekno untuk mengoperasikan Pusat Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang akan dibangun di Maluku.
Adapun yang hadir dalam penandatanganan nota kesepahaman tersebut di antaranya : Gubernur Maluku, Murad Ismail; Kepala Satuan Kerja Khusus (SKK) Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Dwi Soetjipto; Presiden Direktur PT Petrotekno, Sarwono Pratomo Satrio, serta disaksikan oleh dan disaksikan oleh seluruh Bupati yang ada di Maluku dalam penandatanganan MOU.
Acara tersebut merupakan komitmen Pemerintah Provinsi Maluku untuk membangun kualitas Sumber Daya Manusia yang ada di Maluku.
“Sumber daya yang berkualitas merupakan salah satu kunci untuk meraih kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya,” jelas Gubernur Maluku, Murad Ismail, disela-sela penandatanganan nota kesepahaman dengan Petrotekno di Hotel Borobudur, Jakarta, (04/08).
Ia menambahkan, untuk menggarap potensi Maluku, Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia yang akan dibangun berfokus bidang industri, konstrusi, migas serta pengembangan sektor agrikultur.
Ia menjelaskan, pihak Pemprov memilih Petrotekno sebagai penyedia pelatihan keterampilan operasi, pemeliharaan, konstruksi, industri dan agrikultur lantaran rekam jejak yang baik.
Di tempat yang sama, Presiden Direktur PT Petrotekno, Sarwono Pratomo Satrio, mengungkapkan, sebagai perusahaan bidang pendidikan dan pelatihan sektor industri, konstuksi, migas, dan agrikultur, yang berdiri sejak 2007, Petrotekno menjadi salah satu lembaga pelatihan terbaik yang ada di Indonesia maupun Global.
“Produk dan layanan penyedia pelatihan keterampilan itu mencakup layanan pelatihan teknis, konsultasi, magang, dan penilaian keterampilan,” katanya.
“Pelatihan yang diberikan oleh Petrotekno menjamah berbagai sektor. Tidak hanya konstruksi teknik industri dan konstruksi migas, namun juga mencakup pertambangan, smelter, farmasi, pembangkit listrik, petrokimia hilir, termasuk tenaga teknisi listrik, instrumentasi dan mekanik demi menunjang pemeliharan pabrik industry,” tukasnya.
Sementara, Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto, mengatakan, ini merupakan langkah nyata yang memang sangat dibutuhkan dalam menyiapkan tenaga kerja untuk kegiatan hulu migas khususnya di Provinsi Maluku.
“Karena SDM ini memiliki kepengetahuan dan keahlian yang bersertifikasi. Suatu saat ketika SDM tersebut masuk ke perusahaan minyak internasional, tau-tau sudah ada di Afrika dan negara-negara lain. Karena ketika sudah masuk perusahan internasional sangat mudah untuk berkembang ke berbagai negara,” tuturnya.
Sebagai informasi, di Provinsi Maluku terdapat beberapa wilayah kerja migas termasuk Lapangan migas Abadi Masela yang menjadi potensi untuk menunjang keandalan kebutuhan energi nasional.
“Berkaitan dengan Abadi Masela, kami masih ingat betul pesan bapak Presiden (Joko Widodo) Abadi Masela merupakan salah satu proyek startegis nasional (PSN) diharapkan bisa berjalan dengan sukses,” imbuh Dwi.
Yang kedua, diharapkan bisa menjadi penggerak ekonomi baik nasional maupun daerah. “Kita bersyukur Pemerintah sudah menetapkan share provinsi Maluku dalam project ini. Lalu, Presiden juga menyampaikan agar project ini melibatkan putra-putri daerah dan meningkatkan kandungan lokal dalam pembangunan project tersebut,” tukasnya.
