SPKS: Tak Tepat Rencana Pemerintah Kucurkan Subsidi untuk Perusahaan Kelapa Sawit

Jakarta, Ruangenergi.com – Sekretaris Jenderal SPKS Mansuetus Darto mengungkapkan, bahwa rencana pemerintah untuk meningkatkan produksi energi biodiesel harus disertai dengan kebijakan yang tepat agar menghasilkan energi yang lebih berkelanjutan. 

“Pemerintah juga perlu mengevaluasi langkahnya untuk memberikan subsidi kepada perusahaan kelapa sawit melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS),” kata Darto dalam keterangan persnya yang diterima di Jakarta, Selasa (03/8).

Menurut dia, penyuntikan dana tambahan bukanlah langkah yang efektif untuk menyejahterakan petani kelapa sawit dan memberikan dampak program biodiesel secara langsung. “Hingga saat ini, tidak ada aturan mengenai keterlibatan petani kelapa sawit dalam program biodiesel, sehingga kesuksesan program biodiesel tidak akan berpengaruh bagi petani.,” tukasnya.i

Menurut dia, jika pemerintah memang serius menyadari pentingnya posisi petani kelapa sawit dalam industri biodiesel, serta mau mendorong merekauntuk memaksimalkan hasilnya, maka seharusnya petani kelapa sawit turut dilibatkan dalam program biodiesel. “Salah satu langkah konkrit yang dapat dilakukan adalah dengan kebijakan yang menyertakan  petani dalam rantai pasok biodiesel,” ucapnya.

BACA JUGA  Medco Targetkan Produksi Migas 2020 Capai 100-105 MBOEPD

Hingga saat ini, kata Darto, petani kelapa sawit swadaya belum dipetakan dalam industri ini. Mereka pun tak memiliki akses untuk menjual kelapa sawit ke pasar, melainkan harus melalui rangkaian pengumpul yang panjang sehingga harga yang mereka dapatkan pun sangat rendah.

“Pemerintah perlu memasukan petani kelapa sawit dalam rantai pasok biodiesel, bukan sekedar memberikan suntikan dana secara terus-menerus ke perusahaan kelapa sawit melalui BPDPKS,” tegas Darto.

 Ia juga menilai, permintaan Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Master Parulian Tumanggor kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani pentingnya pemerintah menyuntikkan dana sebesar Rp 20 triliun ke Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) setiap tahun bukanlah langkah yang tepat. “Ini perlu dievaluasi lebih lanjut, apakah dana tersebut memang bisa sampai ke petani, atau justru sekedar menguntungkan perusahaan kelapa sawit,” pungkasnya.(Red)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *