Telah Terbit Peraturan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaran Kegiatan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon

Jakarta, ruangenergi.com- Telah terbit Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Januari 2024 oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.  Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Januari 2024 oleh Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Praktikno. Dicatatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 27.

Ruangenergi.com mendapatkan copy salinan Peraturan Presiden tersebut. Isinya antara lain sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:
1. Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia.
2. Karbon adalah karbon dioksida (CAS 124-38-9) dengan spesifikasi konsentrasi tertentu yang berasal dari emisi yang ditangkap dan diproses dengan berbagai teknologi dengan memperhatikan standar dan kaidah keteknikan yang baik, yang berasal dari kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi, pembangkit listrik, industri, dan kegiatan penghasil emisi lainnya dari domestik atau luar negeri
dengan tujuan untuk diinjeksikan ke zona target injeksi.
3. Wilayah lzin Penyimpanan Karbon adalah wilayah tertentu di wilayah Indonesia untuk penyelenggaraan penangkapan dan penyimpanan Karbon.
4. Zona Target Injeksi yang selanjutnya disingkat ZTI adalah sistem batuan dalam formasi geologi mencakup lapisan zona penyimpanan, lapisan zona penyangga, lapisan zona kedap dan perangkap geologi yang mampu menampung Karbon yang diinjeksikan, secara aman dan permanen serta memenuhi standar keamanan lingkungan.
5. lzin Eksplorasi adalah izin yang diberikan oleh pemerintah untuk melakukan eksplorasi ZTI di Wilayah Izin Penyimpanan Karbon melalui kegiatan akuisisi data,
pengeboran, studi bawah permukaan, dan mitigasi risiko
kebocoran ZTI.
6. lzin Operasi Penyimpanan adalah izin yang diberikan oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan injeksi dan penyimpanan Karbon di Wilayah lzin Penyimpanan
Karbon.
7. lzin Transportasi Karbon adalah izin yang diberikan Pemerintah untuk pengangkutan Karbon ke titik serah lokasi injeksi.
8. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal,
lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk
padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
9. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses
penambangan Minyak dan Gas Bumi.
10. Minyak dan Gas Bumi adalah Minyak Bumi dan Gas Bumi.
11. Nilai Ekonomi Karbon yang selanjutnya disingkat NEK adalah nitai terhadap setiap unit emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari kegiatan manusia dan kegiatan ekonomi.
12. Penangkapan dan Penyimpanan Karbon atau Carbon Capture and Storage yang selanjutnya disingkat CCS adalah kegiatan usaha yang mencakup penangkapan
Karbon dan/atau pengangkutan Karbon tertangkap, penginjeksian dan penyimpanan Karbon ke ZTI dengan aman dan permanen sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik.
13. Penangkapan Karbon adalah kegiatan usaha penangkapan dan pemrosesan Karbon dengan spesifikasi tertentu untuk selanjutnya diangkut dengan moda
pengangkutan tertentu.
14. Pengangkutan Karbon adalah kegiatan usaha yang mencakup pengangkutan Karbon dari fasilitas penangkapan dan/atau pemrosesan dengan moda
pengangkutan sampai dengan titik serah injeksi Karbon.
15. Penyimpanan Karbon adalah kegiatan usaha penginjeksian dan penyimpanan Karbon ke ZTI dengan aman dan permanen.

16. Storage Akuifer Asin adalah formasi batuan di bawah permukaan yang bersifat porous dan permeable dan mengandung air tanah dengan kandungan garam atau
mineral terlarut, dan tidak dimanfaatkan untuk konsumsi dan untuk keperluan lain.
17. Kebocoran adalah perpindahan Karbon keluar dari ZTI dan / atau pengangkutan.
18. Integritas Sumur adalah kemampuan mencegah Kebocoran pada pipa selubung, pipa sembur, penyekat, kepala sumur dan/atau chistmas tree pada sumur injeksi, sumur produksi, atau sumur pengawasan.
19. Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi (Measurement, Reporting, and Verification) yang selanjutnya disingkat MRV adalah kegiatan untuk memastikan data dan/atau informasi aksi mitigasi dan aksi adaptasi telah dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan/atau standar
yang telah ditetapkan serta dijamin kebenarannya.
20. Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi.
21. Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan.
22. Eksplorasi ZTI adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai potensi ZTI Karbon di wilayah yang ditentukan.
23. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana
pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.
24. Kontrak Kerja Sama adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak keda sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan
negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat.
25, Depleted Resevoir Minyak dan Gas Bumi yang
selanjutnya disebut Depleted Reservoir adalah reservoir Minyak dan Gas Bumi yang telah mengalami penurunan tekanan reservoir atau cadangan hidrokarbon akibat produksi Minyak dan Gas Bumi serta tidak dapat diproduksikan lagr secara ekonomis dengan teknologi yang ada saat ini.
26. Monitoring adalah proses atau kegiatan memeriksa, mengawasi, mengamati, mengukur, atau menenhrkan status suatu sistem secara terus-menerus atau
berulang-ulang untuk mengidentifikasi perubahan dari rona awal atau perbedaan dari tingkat kinerja yang diharapkan.
27. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas adalah pelaksana penyelenggaraan pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi di bawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri.
28. Badan Pengelola Migas Aceh yang selanjutnya disingkat BPMA adalah suatu badan pemerintah yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan dan pengendalian
bersama Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh (O sampai dengan 12 mil laut).
29. Kontraktor adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang ditetapkan untuk melakukan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan
Kontrak Kerja Sama dengan SKK Migas atau BPMA.
30. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
31. Bentuk Usaha Tetap adalah Badan Usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia dan wajib mematuhi
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

32. Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca yang
selanjutnya disingkat SPE GRK adalah surat bentuk
bukti pengurangan emisi oleh usaha dan/atau kegiatan
yang telah melalui MRV, serta tercatat dalam Sistem
Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim dalam
bentuk nomor dan/atau kode registri.
33. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia
yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
34. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Minyak dan Gas Bumi.
BAB II
(U Dalam Wilayah Kerja dilaksanakan kegiatan Eksplorasi
dan Eksploitasi.
(21 Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan kegiatan penyelenggaraan CCS.
(3) Penyelenggaraa.n CCS pada Wilayah Kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (21 dilaksanakan oleh Kontraktor
berdasarkan Kontrak Kerja Sama.
Pasal 3
Penyelenggaraan CCS pada Wilayah Izin Penyimpanan Karbon
dilaksanakan oleh pemegang izin berdasarkan lzin Eksplorasi
dan lzin Operasi Penyimpanan.
BAB III
PENYELENGGARAAN CARBON CAPTURE AND STORAGE
BERDASARKAN KONTRAK KERJA SAMA
Pasal 4
(1) Penyelenggaraan CCS pada Wilayah Kerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)menjadi bagian dari
operasi perminyakan berdasarkan Kontrak Kerja Sama.

(21 Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berupa:
a. kontrak bagi hasil dengan mekanisme pengembalian
biaya operasi;
b. kontrak bagi hasil gross split; atau
c. Kontrak Kerja Sama lainnya.
(3) Untuk Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) yang belum memuat ketentuan CCS dilakukan
amandemen Kontrak Kerja Sama.
Pasal 5
(1) Untuk melaksanakan kegiatan CCS di Wilayah Kerja
berdasarkan Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1), Kontraktor melalui SKK Migas
atau BPMA sesuai kewenangannya menyampaikan
rencana penyelenggaraan CCS.
(21 Rencana penyelenggaraan CCS sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diajukan sebagai bagian dari permohonan
persetujuan:
a. rencana pengembangan lapangan yang pertama atau
perubahan atas rencana pengembangan lapangan
yang pertama yang telah disetujui; atau
b. rencana pengembangan lapangan selanjutnya atau
perubahan atas rencana pengembangan lapangan
selanjutnya yang telah disetujui.
(3) Dalam rangka penyelenggaraan CCS sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) yang mengakibatkan perubahan
luas Wilayah Kerja semula, Menteri melakukan
koordinasi dengan:
a. menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang tata ruang;
b. menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan
kehutanan; dan/atau
c. menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
(4) Menteri berdasarkan rekomendasi SKK Migas dapat
menyetujui atau menolak rencana penyelenggaraan CCS
yang diajukan sebagai bagian dari permohonan
persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (21
huruf a.
(5) SKK Migas atau BPMA sesuai kewenangannya dapat
menyetujui atau menolak rencana penyelenggaraan CCS
yang diajukan sebagai bagian dari permohonan
persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b.
(6) Untuk Wilayah Kerja di wilayah kewenangan Aceh,
Menteri dapat menyetujui atau menolak rencana
penyelenggaraan CCS yang diajukan sebagai bagian dari
permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a setelah berkoordinasi dengan Gubernur
Aceh berdasarkan pertimbangan dari BPMA.
(71 Rencana penyelenggaraan CCS sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus disertai sertifikasi kapasitas
Penyimpanan Karbon.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi kapasitas
Penyimpanan Karbon sebagaimana dimaksud pada
ayat (7) diatur dengan Peraturan Menteri.
PasaL 6
Dalam rangka penyelenggaraan CCS pada Wilayah Kerja dari
sumber Karbon di luar Kegiatan Usaha Hulu:
a. SKK Migas memberikan pertimbangan kepada Menteri
atas rencana pengembangan lapangan yang pertama atau
perubahan atas rencana pengembangan lapangan yang
pertama yang telah disetujui sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a; atau
b. SKK Migas memberikan persetqiuan atas rencana
pengembangan lapangan selanjutnya atau perubahan atas
rencana pengembangan lapangan selanjutnya yang telah
disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)
huruf b.
Pasal 7
(1) Penyelenggaraan CCS sebagai bagian dari rencana
pengembangan lapangan atau perubahannya yang telah
disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4),
ayat (5), dan ayat (6) ditindaklanjuti dengan amandemen
Kontrak Kerja Sama.
(21 Amandemen Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) termasuk ketentuan mengenai tanggung
jawab Kontraktor atas penyelenggaraan CCS.

(3) Kontraktor mengusulkan secara tertulis persetujuan
amandemen Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) kepada Menteri melalui SKK Migas.
(4) Terhadap usulan amandemen Kontrak Kerja Sama
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), SKK Migas
melakukan evaluasi aspek teknis, ekonomi, operasi,
keselamatan dan lingkungan, dan penutupan kegiatan
untuk memberikan pertimbangan kepada Menteri.
(5) Menteri memberikan persetujuan atau penolakan
amandemen Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) berdasarkan pertimbangan SKK Migas.
(6) Khusus di wilayah kewenangan Aceh, Menteri
berdasarkan pertimbangan Gubernur Aceh dapat
menyetujui amandemen Kontrak Kerja Sama yang
diusulkan Kontraktor melalui BPMA.
Pasal 8
(1) Kontraktor dapat melakukan pemanfaatan Depleted
Reseruoir atau Storage Akuifer Asin yang berada di
Wilayah Kerjanya untuk penyelenggaraan CCS.
(21 Penghasil emisi dapat memanfaatkan fasilitas operasi
CCS yang dioperasikan oleh Kontraktor, sepanjang
fasilitas memenuhi kelayakan:
a. teknis;
b. keekonomian; dan
c. keamanan operasi.
(3) Pemanfaatan fasilitas operasi CCS oleh penghasil emisi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(4) Dalam hal Karbon bersumber dari luar Kegiatan Usaha
Hulu, bagian kegiatan CCS yang merupakan kegiatan
operasi perminyakan dimulai dari titik serah injeksi
Karbon di Wilayah Kerja Kontraktor.
(5) Dalam hal ZTI pada Wilayah Kerja meluas ke luar
Wilayah Kerja dan dapat dimanfaatkan sebagai tempat
Penyimpanan Karbon, Kontraktor melalui SKK Migas
dapat mengusulkan perluasan Wilayah Kerja kepada
Menteri.

(6) Menteri berdasarkan rekomendasi SKK Migas dapat
menyetujui atau menolak usulan perluasan Wilayah
Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
(71 Sebelum memberikan persetujuan perluasan Wilayah
Kerja, terhadap usulan perluasan Wilayah Kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri melakukan
koordinasi dengan:
a. menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang tata ruang;
b. menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan
kehutanan; dan/atau
c. menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
(8) Dalam hal usulan perluasan Wilayah Kerja disetujui
sebagaimana dimaksud pada ayat (6), SKK Migas dan
Kontraktor melakukan amandemen Kontrak Kerja Sama.
BAB IV
PENYELENGGARAAN CARBON CAPTURE AND STORAGE BERDASARKAN
IZIN EKSPLORASI DAN IZIN OPERASI PENYIMPANAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasa1 9
(1) Penyelenggaraan CCS pada Wilayah lzin Penyimpanan
Karbon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
dilaksanakan berdasarkan lzin Eksplorasi dan lzin
Operasi Penyimpanan yang diterbitkan oleh Menteri.
l2l Dalam menerbitkan lzin Eksplorasi dan lzin Operasi
Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Menteri melimpahkan kewenangannya kepada
menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang investasi/koordinasi penanaman
modal.
(3) Penyelenggaraan CCS berdasarkan Izin Eksplorasi dapat
dilakukan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.

(4) Penyelenggaraan CCS berdasarkan lzin Operasi
Penyimpanan hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha.
(5) Wilayah lzrn Penyimpanan Karbon sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan area yang dapat
berada di:
a. wilayah terbuka;
b. wilayah izin usaha pertambangan; dan/atau
c. Wilayah Kerja.
Bagian Kedua
Penyiapan, Penetapan, dan Penawaran
Wilayah lzin Penyimpanan Karbon
Pasal 1O
(1) Menteri menyiapkan Wilayah lzin Penyimpanan Karbon
yang akan ditetapkan.
l2l Selain dilaksanakan oleh Menteri sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), penyiapan Wilayah lzin Penyimpanan
Karbon dapat berdasarkan usulan dari Badan Usaha
atau Bentuk Usaha Tetap.
(3) Penyiapan Wilayah lzin Penyimpanan Karbon
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21
dilaksanakan berdasarkan:
a. penilaian risiko awal; dan
b. evaluasi teknis atas hasil pengolahan data, kegiatan
Eksplorasi dan Eksploitasi, atau survei umum.
(4) Dalam hal Wilayah lzin Penyimpanan Karbon yang
disiapkan bertampalan (ouerlagl atau berada dalam
1 (satu) wilayah dengan Wilayah Kerja dan/atau wilayah
izin usaha pertambangan, penyiapan Wilayah lzin
Penyimpanan Karbon dilakukan dengan kerja sama
pemanfaatan data dan/atau pemanfaatan bersama
fasilitas permukaan.
Pasal 1 1
(1) Menteri menetapkan Wilayah lzin Penyimpanan Karbon
dan ketentuan-ketentuan pokok kegiatan usaha CCS
yang akan ditawarkan kepada Badan Usaha atau Bentuk
Usaha Tetap.
(21 Dalam rangka penetapan Wilayah lzin Penyimpanan
Karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri
melakukan koordinasi dengan:
a. menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kehutanan;
b. menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang tata ruang; dan/atau
c. menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
(3) Selain koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Menteri melakukan koordinasi dengan pemerintah
daerah.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyiapan dan
penetapan Wilayah lzin Penyimpanan Karbon diatur
dalam Peraturan Menteri.
Pasal 12
(1) Menteri melakukan penawaran Wilayah lzin
Penyimpanan Karbon kepada Badan Usaha atau Bentuk
Usaha Tetap.
(21 Penawaran Wilayah lzin Penyimpanan Karbon
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
seleksi terbatas atau lelang dengan berasaskan
keterbukaan, keadilan, akuntabilitas, dan persaingan
yang sehat.
(3) Seleksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan terhadap Wilayah Izin Penyimpanan Karbon
yang diusulkan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha
Tetap.
(4) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang
mengusulkan Wilayah lzin Penyimpanan Karbon,
mendapatkan hak untuk menyamai penawaran tertinggi
(rLght to match) pada saat dinilai memenuhi kemampuan
teknis dan finansial dalam proses evaluasi seleksi
terbatas.
(5) Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
terhadap Wilayah lzin Penyimpanan Karbon yang
disiapkan oleh Menteri.

(6) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang mengikuti
seleksi terbatas atau lelang harus memiliki:
a. kemampuan teknis yang berkaitan dengan Kegiatan
Usaha Hulu, tambang, atau geothermal;
b. kemampuan teknis yang berkaitan dengan
pengelolaan bahan berbahaya dan beracun; dan
c. kemampuan finansial untuk menjalankan kegiatan
Eksplorasi 7:ll dan/atau kegiatan operasi
Penyimpanan Karbon pada Wilayah lzin Penyimpanan
Karbon.
(71 Dalam hal peserta seleksi terbatas atau lelang
merupakan konsorsium Badan Usaha dan/atau Bentuk
Usaha Tetap, peserta seleksi terbatas atau lelang harus
menyampaikan surat perjanjian konsorsium yang
memuat kesepakatan penunjukan Badan Usaha
dan/atau Bentuk Usaha Tetap yang bertindak sebagai
operator dan nonoperator.
(8) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang ditunjuk
sebagai operator sebagaimana dimaksud pada ayat (7),
memiliki wewenang untuk mewakili konsorsium dalam
berkomunikasi dan berkoordinasi dengan kementerian
atau lembaga terkait dalam pelaksanaan lzirr Eksplorasi
atau lzin Operasi Penyimpanan.
Pasal 13
(1) Dalam hal terdapat potensi pemanfaatan ZTI pada suatu
area di Wilayah Kerja yang tidak diusahakan oleh
Kontraktor atau wilayah izin usaha pertambangan yang
tidak diusahakan oleh pemegang izrn usaha
pertambangan, maka:
a. afiliasi Kontraktor;
b. afiliasi pemegangizin usaha pertambangan; atau
c. Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap,
dapat mengusulkan penyelenggaraan CCS kepada
Menteri untuk ditetapkan menjadi Wilayah lzin
Penyimpanan Karbon.
(2) Wilayah lzin Penyimpanan Karbon yang telah ditetapkan
oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditawarkan kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha
Tetap melalui seleksi terbatas.